MEDAN, SUMUTPOS.CO - Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup berkomitmen terus memperjuangkan 516 desa di Sumut yang masih gelap agar dialiri listrik.
Anggota DPR-RI daerah asal pemilihan Sumut tersebut mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Medan, Minggu (10/12), setelah melakukan kunjungan ke dua desa di pedalaman Toba Samosir yang sudah dialiri listrik pekan lalu.
Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR-RI bersama Kementerian ESDM meresmikan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) berkapasitas 130 kilowatt di Desa Sipagabu dan Desa Liattondung, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Sumut pekan lalu.
Peresmian listrik tenaga mikro hidro itu dilakukan Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Rida Mulyana dan Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII. Hadir juga di situ Bupati Toba Samosir Darwin Siagian bersama tokoh masyarakat lainnya.
Menurut Gus Irawan Pasaribu, dengan listrik tersebut sudah ada dua desa yang dialiri listrik. “Dari pembangkit itu listrik mengalir ke 23 rumah warga. Tentu harus terus kita perjuangkan karena ternyata masih banyak sekali desa di Indonesia dan Sumut yang belum mendapatkan penerangan. Mereka gelap gulita,” tuturnya.
Dia mengatakan pemerintah berupaya menciptakan pemerataan dan memberikan keadilan misalnya dengan pembangunan PLTMH di desa-desa terisolir
Gus Irawan yang juga wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI mengatakan sudah sejak lama sebenarnya desa itu belum mendapat fasilitas listrik. “Kami masuk dan berbagi kebahagiaan untuk penyediaan listrik. Mereka warga desa menunggu dalam kegelapan. Masih banyak warga desa lain menunggu. Tidak hanya di Tobasa saja,” ungkapnya.
Menurut data PLN wilayah Sumut ada 516 desa di Sumut yang belum teraliri listrik. Dan Gus Irawan menyatakan komit akan memperjuangkannya. “Iya data yang saya lihat dari publikasi PLN banyak sekali yang belum masuk listrik,” ujarnya.
Bahkan, menurutnya, di Padang Lawas ada 10 desa dan Mandailing Natal serta Tapanuli Utara ada lima desa. “Itu daerah pemilihan saya. Akan kita perjuangkan. Saya pikir dengan kondisi sekarang ketika jaringan PLN tidak menjangkau mereka, tentu pembangkit listrik mikro hidro bisa dioperasikan,” tuturnya.
Menurut dia, banyaknya desa yang belum teraliri listrik merupakan tugas PLN. Perusahaan tersebut, kata dia pasti melakukan percepatan pembangunan listrik desa yang merupakan amanah Presiden yang tertuang dalam peraturan Menteri ESDM No 38 tahun 2016.
Gus Irawan mengatakan, pembangunan listrik desa sangat penting untuk membuka kesempatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. “Sebenarnya PLN punya roadmap desa berlistrik. Tadinya desa berlistrik hingga tahun 2019. Kini, akan diupayakan hingga 2018,” kata Gus lagi.
Gus menambahkan, sebelumnya general manager PLN Sumut juga suah mengungkapkan roadmap program listrik desa itu dari dari total 6.110 desa yang ada di Sumut, 5.594 di antaranya sudah berlistrik dan 516 lainnya belum. “Yang saya dapatkan informasi di 2017 PLN menargetkan melistriki 194 desa. Dan 2018 program akan menyentuh 322 desa berikutnya. Bagi kami di Komisi VII ini adalah kepentingan publik. Kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi memang harus direalisasikan,” tegas Gus.
Untuk akses listrik, Gus Irawan menyatakan dasar penugasan memang ada di PLN. Namun melalui Kementerian ESDM pun bisa didorong untuk turut menyediakan tenaga mikro hidro. “Ini solusi paling cepat yang bisa dilakukan,” tuturnya.
Melihat data desa yang belum teraliri listrik lebih banyak di daerah asal pemilihannya, Gus mengaku akan fokus. “Ya kita akan upayakan agar kebutuhan listrik itu terpenuhi. Saya terkejut juga sebenarnya karena ternyata di daerah asal pemilihan saya masih banyak desa belum dialiri listrik,” ungkapnya.
Kata Gus, listrik desa sudah jadi program pemerintah. Artinya semua desa akan dialiri listrik. “Tapi butuh waktu. Kita akan terus dorong pemerintah dan PLN menyediakan listrik bagi warga desa yang belum mendapatkannya,” pungkas Gus. (ila)
Editor : Admin-1 Sumut Pos