TEHERAN, SUMUTPOS.CO– Pemerintah Iran kembali memperketat perdagangan mata uang kripto di tengah kondisi ekonomi yang memburuk. Bank Sentral Iran (Central Bank of Iran/CBI) telah menghentikan seluruh transaksi pembelian mata uang kripto menggunakan rial. Kebijakan itu bisa berdampak pada lebih dari 10 juta pengguna kripto di negara tersebut.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan laju depresiasi rial yang terus melemah akibat sanksi internasional dan ketidakstabilan ekonomi. Meski kebijakan serupa pernah diterapkan sebelumnya, kali ini cakupannya lebih luas dan berlangsung lebih lama.
Sepanjang pekan lalu, rial melemah hingga lebih dari 940 ribu per dolar AS atau angka terendah sepanjang sejarah. Sebagai perbandingan, nilai tukar masih di bawah 600 ribu rial per USD 1 pada Oktober tahun lalu. Sementara pada awal 2018, USD 1 hanya setara dengan kurang dari 40 ribu rial.
”Bank sentral menutup gerbang pembayaran dengan cara yang tidak transparan dan penuh bias,” kata Eisa Keshavarz, CEO Ubitex (pasar pertukaran uang kripto di Iran), kepada Al Jazeera.
Menurut Keshavarz, pemerintah Iran berusaha mengendalikan pertumbuhan pasar kripto yang semakin diminati masyarakat, terutama kalangan anak muda yang mencari peluang ekonomi di tengah keterbatasan sistem keuangan konvensional. Kebijakan itu juga dianggapnya lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah ketimbang perlindungan masyarakat.
”Kebijakan ini memperlebar kesenjangan antara pemerintah dan rakyat,” imbuhnya.
Dokumen yang diperoleh Al Jazeera menunjukkan, CBI berencana memberlakukan batasan fluktuasi harga untuk aset kripto tertentu. Kebijakan yang dianggap tidak menyelesaikan akar permasalahan ekonomi, melainkan justru mengalihkan perhatian publik.
”Daripada menangani ketidakseimbangan ekonomi, bank sentral justru berusaha memperoleh keuntungan dari pasar kripto,” kata seorang eksekutif bursa lokal yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, pemerintah juga mengatur ulang industri kripto dalam negeri. Sejak 2019, penambangan kripto telah dilegalkan dengan regulasi ketat, tetapi banyak penambang terpaksa menghentikan operasi akibat pemadaman listrik berkala. Baru-baru ini, kementerian kebudayaan dan bimbingan Islam melarang media lokal mempromosikan aset digital dalam iklan mereka.
Para pengamat memperkirakan, di tengah defisit anggaran yang membengkak, Iran akan beralih ke strategi baru, seperti pengenaan pajak pada transaksi kripto.
”Pendekatan mereka bukan untuk melindungi masyarakat, tetapi lebih kepada memastikan kendali negara atas aset digital,” kata peneliti blockchain Saeed Khoshbakht.
Sementara itu, CBI tetap bungkam tanpa memberikan penjelasan resmi kepada publik. Dalam pertemuan pemerintah, parlemen, dan yudikatif bulan lalu, Gubernur CBI Mohammad Reza Farzin mendapat kewenangan penuh untuk mengawasi dan mengelola pasar kripto. Presiden Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa CBI adalah satu-satunya otoritas dalam regulasi kripto di Iran. (din/dns/jpg/han)
Editor : Redaksi