SUMUT POS- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, kenaikan harga Pertamax tidak akan berdampak besar pada harga barang-barang kebutuhan masyarakat.
Sebab, Pertamax bukan bahan bakar utama sektor transportasi umum maupun angkutan barang.
"Harusnya dampaknya limited karena angkutan umum dan angkutan barang kan nggak pakai Pertamax," kata Purbaya di Jakarta, kemarin (10/6).
Baca Juga: Jalan Provinsi di Medan Jadi Prioritas Pembangunan Tahun Ini, Ini Ruas Jalannya
Saat ditanya mengenai langkah pemerintah agar kuota BBM subsidi, khususnya Pertalite, tidak membengkak akibat peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi, Purbaya menyebut hal tersebut menjadi kewenangan kementerian teknis.
"Itu nanya ke Pak Bahlil. Mesti ada metode lagi. Kalau tidak salah ada nozzle control, kalau ngga salah. Nanya Pak Bahlil yang ngerti," tuturnya.
Pada bagian lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga Pertamax mencerminkan semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi.
"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun. Outlook penerimaan pajak juga berpotensi mengalami shortfall Rp 300-340 triliun. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," ujarnya.
Menurut Bhima, tekanan fiskal diperparah pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya impor BBM dan beban kompensasi energi.
Celios memperkirakan dampak kenaikan Pertamax paling besar dirasakan kelompok kelas menengah dan masyarakat menuju kelas menengah (aspiring middle class).
Kenaikan biaya transportasi berpotensi mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan lain, sekaligus mendorong kenaikan harga berbagai barang konsumsi. (jpg)
Editor : Juli Rambe