JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com – Bank Dunia kembali memberikan sinyal optimisme terhadap perekonomian Indonesia dengan menaikkan proyeksi pertumbuhan menjadi 5 persen pada 2026. Namun, di balik revisi positif tersebut, tersimpan peringatan serius: ruang fiskal pemerintah kian menyempit akibat meningkatnya belanja negara dan potensi lonjakan subsidi energi.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, lembaga yang berbasis di Washington DC itu menaikkan proyeksi pertumbuhan dari sebelumnya 4,7 persen menjadi 5 persen. Revisi ini terutama ditopang oleh kinerja ekonomi kuartal I 2026 yang tumbuh impresif sebesar 5,6 persen secara tahunan—tertinggi sejak kuartal II 2021.
“Perekonomian Indonesia mengalami akselerasi pesat sepanjang paruh kedua 2025 dan momentum positif mendorong pertumbuhan PDB hingga mencapai 5,6 persen pada kuartal I 2026,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Konsumsi Pemerintah Jadi Penopang, Tapi Berisiko
Bank Dunia mencatat, salah satu motor penggerak utama pertumbuhan saat ini adalah konsumsi pemerintah. Namun, ketergantungan pada instrumen fiskal tersebut dinilai mengandung risiko, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional.
Konsumsi pemerintah diproyeksikan tumbuh 8,7 persen pada 2026, sementara konsumsi swasta berada di level 5 persen dan investasi tumbuh 6 persen. Meski menopang laju ekonomi, pola ini dinilai membuat ketahanan fiskal semakin rentan terhadap guncangan eksternal.
Tekanan Subsidi Energi dan Defisit yang Tetap Tinggi
Sorotan utama Bank Dunia tertuju pada potensi membengkaknya subsidi energi akibat volatilitas harga minyak global. Kondisi ini berpotensi menekan fleksibilitas fiskal pemerintah dalam mengalokasikan anggaran.
Lembaga tersebut memperkirakan defisit APBN tetap tinggi di level 2,8 persen terhadap PDB pada 2026 dan 2027, sebelum sedikit menurun menjadi 2,7 persen pada 2028.
“Defisit diperkirakan tetap tinggi mencerminkan tekanan gabungan dari meningkatnya belanja subsidi dan program prioritas berskala besar,” demikian laporan tersebut.
Baca Juga: Bupati Batubara dan Pansus PAD Temui ATR/BPN, Perjuangkan Potensi PAD dari Lahan PT Socfindo
Di sisi lain, aturan batas defisit yang diatur dalam regulasi fiskal nasional turut mempersempit ruang manuver kebijakan pemerintah di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat.
Penerimaan Negara Terbantu Komoditas
Di tengah tekanan fiskal, Bank Dunia melihat adanya penopang dari sisi pendapatan negara. Reformasi administrasi perpajakan, penyelesaian restitusi pajak, serta kuatnya harga komoditas ekspor seperti batu bara, LNG, nikel, emas, dan kelapa sawit menjadi faktor penopang.
Kenaikan harga komoditas tersebut diperkirakan memberi tambahan kontribusi sekitar 0,4 persen terhadap PDB, yang sedikit meredam tekanan fiskal jangka menengah.
Beban Utang dan Tantangan Jangka Menengah
Meski prospek pertumbuhan jangka menengah diperkirakan menguat ke level 5,2 persen pada 2027–2028, Bank Dunia mengingatkan adanya risiko dari meningkatnya beban bunga utang.
Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara diproyeksikan naik dari 18,7 persen pada 2025 menjadi 19,2 persen pada 2028. Sementara itu, defisit primer masih bertahan di sekitar 0,4 persen dari PDB selama periode 2026–2028.
Dengan kondisi tersebut, Bank Dunia menegaskan bahwa keberlanjutan pertumbuhan Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan reformasi struktural, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. (jpg/han)
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026
- Pertumbuhan ekonomi: 5 persen
- Defisit APBN: 2,6–2,8 persen
- Konsumsi swasta: 5 persen
- Konsumsi pemerintah: 8,7 persen
- Investasi: 6 persen
Sumber: Bank Dunia
Editor : Johan Panjaitan