Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi (tengah) beserta jajaran menjelaskan kronologi tewasnya almarhum Parada Toga Fransriano Siahaan, ketika mengunjungi rumah duka di Jalan Air Bersih Medan, Kamis (14/4). Parada merupakan juru sita di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga bersama seorang anggota satuan pengamanan, Soza Nolo Lase, yang dibunuh ketika menjalankan tugas.
MEDAN, SUMUTPOS.CO - Jenazah Juru Sita Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, Parada Toga Fransriaono Siahaan dimakamkan secara semi militer, Kamis (14/4) siang di TPU Kristen, Patumbak. Prosesi digelar oleh Kantor Wilayah Dirjen Pajak Sumut II bersama Kodam I/BB. Mengapresiasi Parada sebagai 'pahlawan pajak', Direktorat jenderal Pajak menyatakan perang terhadap teroris pajak alias penunggak pajak yang nakal dan suka mengancam petugas.
Pantauan Sumut Pos, terlihat peti jenazah Parada Toga Siahaan, diangkat dari dalam rumah duka ke pekarangan rumah oleh Prajurit TNI dan pegawai Dirjen Pajak. Saat jenazah diangkat menuju ambulance Koramil 0201/BS berkumandang lagu 'Gugur Pahlawan' yang disuarakan secara koor oleh para pegawai pajak dan pelayat. Kakanwil Dirjen Pajak Sumut II, Yinirwansyah terlihat tak kuasa menahan haru. Berulangkali Yinirwansyah terlihat menyeka airmatanya.
Tampak pula Plt Gubsu Tengku Erry bersama Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, Kasdam I/BB Brigjen TNI Widagdo, Dandim 0201/BS Kolonel (Inf) Maulana Ridwan, dan perwakilan dari Poldasu, Kombes Slamet DA.
Memberikan keterangan kepada wartawan setibanya di rumah duka Jalan Air Bersih Ujung, Kompleks Perumahan Pertamina Blok III No 4C, Kamis (14/4), Ken mengungkapkan, Kementerian Keuangan saat ini mulai melibatkan TNI dan Polri untuk mendampingi para petugas pajak dalam melakukan penagihan tunggakan wajib pajak (WP) bermasalah. Hal itu dilakukan, agar kasus pembunuhan petugas pajak tidak terulang kembali.
"Jangan takut, untuk ke depannya di belakang kita (petugas pajak) ada Polri dan di-back-up oleh TNI juga," ucapnya.
Ken menegaskan, akan bertindak tegas kepada WP yang melakukan intimidasi terhadap petugas pajak, apalagi hingga mengancam keselamatan jiwa petugas tersebut.
"Saya akan memerangi teroris pajak. Nanti, biar polisi dan TNI yang menyelesaikan. Jadi, tidak terulang seperti kembali," cetusnya dengan tegas.
Ken menyebutkan mendiang Parada sebagai pahlawan sejati karena gugur saat menjalankan tugas negara. Sebagai penghormatan atas dirinya, Ken mengatakan, pihaknya menjamin kelangsungan hidup keluarga Parada. Salah satunya dengan menaikkan pangkat. "Kami juga memberikan asuransi kepada anak dan istrinya," ungkap Ken.
Tak hanya itu, Ken juga memberikan rumah yang nantinya akan diberikan kepada istri Parada, Corry Grace Lubis (28), sedangkan untuk Sozonalo Lase yang merupakan pegawai honorer juga akan diberikan santunan.
Saat memberikan surat paksa kepada wajib pajak, Ken menegaskan, setiap petugas pajak seharusnya didampingi polisi maupun TNI, seperti pengalaman yang pernah ia lakoni dulu.
Plt Gubsu Tengku Erry Nuradi menyebutkan peristiwa tragis yang menimpa dua petugas pajak itu harus dijadikan pembelajaran berharga bagi seluruh penyelenggara negara.
''Jangan sampai terulang. Tugas mulia ini tak boleh berhenti. Pajak adalah tulang punggung pembangunan negara,'' katanya.
Erry mengingatkan perlunya dilakukan sejumlah perbaikan pada sistem penagihan yang selama ini masih punya kelemahan.
Kepala Kanwil Dirjen Pajak Sumut II, Yunirwansyah ketika menjadi Inspektur Upacara pada Persemayaman jenazah mengatakan agar semua pihak mendoakan mendiang Parada Toga Siahaan.
Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengatakan kasus pembunuhan dua petugas juru sita pajak di Nias, tidak akan terjadi kalau menteri keuangan dan dirjen pajak dapat membenahi jajarannya.
Selama ini masyarakat berpandangan bahwa tidak ada petugas pajak yang benar, sehingga ketika dua orang petugas juru sita pajak itu menjalankan tugasnya, turut menjadi korban.
“Kalau menteri keuangan dan dirjen pajak dapat mencegah banyak kebocoran yang dilakukan jajarannya dan membenahi jajarannya yang korup, saya rasa kejadian seperti itu tidak akan terjadi. Kejadian ini saya pikir karena masyarakat menyamaratakan semua petugas pajak, sehingga ketika dua petugas yang hanya menjalankan tugas itu pun, menjadi korban,” ujar Uchok di Jakarta, Kamis (14/4).
Masyarakat selama ini, kata Uchok enggan membayar pajak karena melihat sendiri betapa uang pajak yang mereka bayarkan tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Banyaknya kebocoran baik dari sisi penerimaan maupun penggunaan anggaran negara, membuat kewajiban membayar pajak buat masyarakat tidak ubahnya membayar upeti pada preman.
“Kalau masyarakat melihat bahwa apa yang mereka bayarkan kepada negara digunakan sebagaimana mestinya, maka tidak perlu lagi banyak petugas pajak mengejar pajak warga negara karena warga negara akan dengan suka rela melaporkan penghasilannya dan membayarkan pajaknya. Sekarang ini karena melihat petugas pajak yang kehidupannya diatas batas kewajaran, maka seringkali membuat masyarakat membenci petugas pajak,” katanya.
Dia pun mencontohkan kewajiban membayarkan sebagian rezeki yang diajarkan oleh banyak agama seperti zakat dalam Islam, dimana hal itu dibayarkan dengan suka rela.
”Petugas amil zakat tidak pernah dihindari, bahkan dicari-cari orang yang mau membayar zakat. Coba kalau amil zakatnya korup, pasti tidak ada juga umat yang mau membayar zakat,” ujarnya.
Terkait permintaan menteri keuangan yang meminta agar petugas pajak dikawal polisi untuk mencegah terjadinya kejadian serupa, Uchok melihat hal itu terlalu berlebihan.
Menteri keuangan pun terlihat menggampangkan masalah ini dan menyalahkan masyarakat saja kalau bertindak anarkis tanpa mau introspeksi diri.
“Terlalu lebay lah kalau menagih pajak saja minta perlindungan polisi. Ini menggampangkan masalah. Menteri keuangan terlihat tidak mau bekerja membenahi petugas pajaknya dan membenani jajaran dan sistem perpajakan yang tertutup dan membenani dengan pekerjaan tambahan. Padahal petugas pajak itu memiliki gaji yang jauh lebih tinggi diatas gaji rata-rata pegawai negeri sipil termasuk polisi,” katanya.
Sistem penerimaan pajak yang tertutup membuat masyarakat pun selalu mencurigai petugas pajak.
”Selama ini kalau masyarakat membayar pajak, masyarakat tidak tahu uang pajaknya dikemanakan,” ujarnya.
Permintaan perlindungan polisi ini juga terkesan bahwa wajib pajak adalah penjahat nomer satu yang harus diburu dengan aparat keamanan.
”Ini petugas pajak dikawal polisi kan sama saja menganggap wajib pajak seperti teroris yang harus diburu bersama polisi dengan senjata. Saya melihat justru seharusnya wajib pajak atau warga negara yang dikawal polisi kalau didatangi petugas pajak karena banyak perilaku petugas pajak yang melanggar hukum. Masih banyak Gayus-Gayus lain di jajaran pajak. Ini saja benahi dulu,” katanya. (ain/bal/gus/bbs/val) Editor : Admin-1 Sumut Pos