Sidang KSOP Belawqn, Ada Perbedaan Data dari JPU dan Terdakwa

Juli Rambe • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 12:00 WIB
SIDANG: Sejumlah saksi dihadirkan memberikan keterangan dalam sidang KSOP Belawan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (16/11/2026) malam. (Dok: Gusman/Sumut Pos)
SIDANG: Sejumlah saksi dihadirkan memberikan keterangan dalam sidang KSOP Belawan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (16/11/2026) malam. (Dok: Gusman/Sumut Pos)

 

MEDAN, SUMUT POS - Dua auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka dicecar penasihat hukum terdakwa dalam sidang dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan.

Sidang berlangsung di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (16/11/2026) malam.

Pemeriksaan menyoroti perbedaan data pembayaran jasa pemanduan kapal yang menjadi dasar penghitungan potensi kerugian negara.

Baca Juga: Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas Dikasus Korupsi Dana BOS

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan enam saksi, termasuk auditor Mangasa Marbun dan Binsar Sirait.

Dalam persidangan, penasihat hukum mempertanyakan sumber data yang digunakan auditor untuk menghitung pembayaran jasa pemanduan kapal. Sebab, data yang dimiliki pihak terdakwa disebut berbeda dengan dokumen yang ditunjukkan saksi.

“Dari mana data saudara peroleh sehingga bisa banyak sekali yang berbeda?” cecar penasihat hukum kepada saksi.

Menjawab pertanyaan tersebut, saksi menyebut penghitungan dilakukan berdasarkan data dari JPU yang diperoleh dari PT Pelindo.

“Kita berbasis data dari JPU (Jaksa Penuntut Umum), yang diperoleh dari Pelindo,” jawab saksi.

Penasihat hukum menilai, auditor tidak cermat dalam melakukan penghitungan karena dianggap tidak memahami secara teknis jasa pemanduan dan penundaan kapal. Mereka juga mempersoalkan analisis dokumen pembayaran, mulai dari pranota, nota, hingga spesifikasi kapal.

Ketua Majelis Hakim Cipto Hosari Nababan, turut mencermati perbedaan data tersebut dengan mencocokkan daftar kapal yang disebut belum menyelesaikan kewajiban pembayaran jasa pemanduan.

Empat terdakwa dalam perkara ini masing-masing Wisnu Handoko, Kepala KSOP Pelabuhan Utama Belawan tahun 2023; Sapril Heston Simanjuntak yang menjabat pada 2024; Marganda Lamhot Asi Sihite; serta Rivolino, Kepala KSOP Belawan periode 2023-2024.

Usai persidangan, penasihat hukum Rivolino, Dr Hepy Laia, menyebut pemeriksaan saksi justru memperlihatkan adanya persoalan dalam pencocokan data pembayaran.

Menurutnya, bukti yang diperlihatkan di persidangan menunjukkan seluruh kapal yang didakwakan kepada kliennya telah membayar kewajiban jasa pemanduan.

“Dari fakta tadi, bukti bayar menunjukkan bahwa semua kapal yang telah didakwakan kepada klien kami Rivolino sudah dibayar. Ada beberapa yang menurut jaksa belum bayar, itu adalah labuh, karena labuh memang tidak bayar,” ujarnya.

Ia menyebut terdapat 279 kapal yang dikaitkan dengan dakwaan terhadap Rivolino. Namun, menurutnya, seluruh kapal tersebut telah menyelesaikan pembayaran jasa pemanduan. Adapun komponen yang disebut belum dibayar JPU merupakan jasa labuh, yang menurut Hepy berbeda dengan jasa pemanduan kapal.

“Ini sudah jelas, semuanya sudah bayar. Dari 279 yang didakwakan kepada Rivolino sudah dibayar. Yang menurut jaksa belum bayar itu labuh, dan memang labuh itu tidak bayar,” tegasnya.

Atas dasar itu, Hepy mempertanyakan kecermatan auditor KAP Ribka dalam menghitung potensi kerugian negara. Ia menilai auditor semestinya melakukan konfirmasi dan pencocokan secara menyeluruh dengan pihak Pelindo sebelum menyimpulkan adanya pembayaran yang belum diselesaikan.

“Ini menunjukkan bahwa auditor dalam hal ini tidak cermat, tidak teliti dan tidak konfirmasi secara jelas kepada Pelindo terhadap dakwaan jaksa,” katanya.

Dia juga mengapresiasi majelis hakim yang dinilainya telah membuka fakta persidangan melalui pencocokan data pembayaran dari Pelindo dengan data yang digunakan JPU.

“Kami optimistis bahwa apa yang didakwakan jaksa ini sangat keliru dalam menuduhkan klien kami,” pungkasnya.

Selain dua auditor, empat saksi lainnya yang dihadirkan JPU yakni Jonedi Ramli, mantan General Manager PT Pelindo, Masninda dari Pelindo, serta Siswati dan Ade dari KSOP.

Sidang perkara dugaan korupsi PNBP KSOP Belawan tersebut dijadwalkan kembali berlangsung pada Rabu dan Jumat mendatang. (man/ram)

Editor : Juli Rambe
pembayarab jasa pandu pelindo KSOP Belawan