SUMUT POS- Ruben Onsu tidak setengah- setengah dalam memperjuangkan hak asuh ketiga anaknya.
Terbaru, Ruben Onsu merencanakan akan melakukan audit keuangan terhadap uang nafkah yang selama ini diberikan secara rutin kepada Sarwendah.
Hal ini dipicu oleh besarnya nominal pengeluaran bulanan yang dinilai tidak dibarengi dengan transparansi rincian penggunaan dana.
Baca Juga: 6 Provinsi Kritis karena Karhutla
Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang menegaskan dana yang disetorkan Ruben Onsu adalah hak murni bagi anak-anak, bukan untuk kepentingan pihak lain setelah ikatan pernikahan dengan Sarwendah berakhir.
"Setiap uang yang dia terima, dia pertanggungjawabkan ke mana pengeluarannya. Sebenarnya ini kan juga untuk perlindungan kepada anak bahwa anak betul-betul mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Karena uang pemeliharaan, uang nafkah itu kan hak anak bukan hak mantan," kata Minola Sebayang saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026).
Kegelisahan pihak Ruben Onsu semakin menguat mengingat angka nafkah yang dikeluarkan setiap bulannya tergolong sangat fantastis. Minola Sebayang menyebut kisaran dana yang ditagihkan mencapai ratusan juta rupiah per bulan untuk anak yang masih di bawah umur.
"Masuk akal gak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya Rp200 juta sampai Rp263 juta per bulan? Belum lagi biaya kartu kredit gitu misalnya. Ya jadi oleh karena itu wajar kan kalau misalnya kemudian Ruben minta perincian agar kita tahu juga fix biaya anak-anak itu berapa sih per bulan," ujar Minola Sebayang.
Persoalan transparansi ini menjadi ganjalan serius dalam proses mediasi karena pihak Sarwendah disebut belum memberikan bukti tertulis maupun pembukuan detail terkait pengeluaran tersebut. Jika kesepakatan mengenai transparansi ini tidak kunjung tercapai, tim hukum Ruben Onsu berencana membawa usulan audit independen.
Selain nafkah bulanan, beban tagihan kartu kredit milik Sarwendah yang diklaim untuk keperluan anak juga menjadi poin yang dipertanyakan. Presenter berusia 43 tahun itu merasa perlu mengetahui apakah tagihan yang dibayarkannya benar-benar untuk anak atau terdapat percampuran pengeluaran pribadi.
"Karena seorang wali ketika dia tidak bisa bertanggung jawab atas setiap rupiah yang diberikan oleh ayahnya untuk anaknya ini juga merupakan salah satu bukti bahwa dia tidak amanah," pungkasnya. (bbs/ram)
Editor : Juli Rambe