BANGKOK- Aktivis anti-Thaksin berencana melakukan demonstrasi seraya menuduh Calon Perdana Menteri (PM) Thailand terpilih, Yingluck Shinawatra melakukan sumpah palsu. Protes itu membuat situasi politik mulai tegang.
Selain itu, sekelompok aktivis mendesak badan anti-korupsi Thailand agar menyelidiki Yingluck. Karena selama ini dianggap melindungi aset miliki kakaknya, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.
Munculnya tuduhan itu, para analis berpendapat, meskipun kondisi politik mendingin pada pemilu 3 Juli lalu yang membawa partai pimpinan Yingluck menang dominan, tetap ancaman ketidakstabilan politik merebak. Rencana protes itu mengingatkan bahaya yang dihadapi Yingluck saat dirinya memegang kekuasaan.
Bila pada akhirnya protes itu meraih momentum dalam waktu beberapa bulan ke depan, kondisi itu dapat membuat keseimbangan politik yang saat ini tengah berlangsung dapat berubah seketika.
Rencana Protes itu dipimpin Dokter Tul Sitthisomwong, menuduh Yingluck memberikan keterangan palsu saat pihak pengadilan menanyakan maksud pembelian saham dari perusahaan telekomunikasi yang dibangun kakaknya, Shin Corp.
Pihak pengadilan memutuskan Thaksin mencoba menutupi kepemilikan dari sahamnya di Shin Corp yang kemudian dijual kepada perusahaan Singapura, Temasek Holding Pte. Saham itu ditengarai dimiliki anggota keluarga Thaksin, mengingat aturan Thailand tidak membolehkan politisi memiliki saham.
Atas ketentuan ini, pengadilan pun membekukan aset Thaksin senilai USD1,46 miliar atau sekira Rp12,4 triliun (Rp8.517 per USD)
Yingluck belum mau berkomentar atas tuduhan itu. Namun pada kesempatan sebelumnya, dirinya bersikeras bahwa kakaknya Thaksin sama sekali tidak bersalah atas tuduhan korupsi yang diarahkan pada dirinya.
Sementara tokoh Partai Puea Thai Nattuwat Sikua meminta Dr Tul untuk membatalkan rencana aksi protesnya, karena rakyat Thailand telah memberikan pilihannya.
“Sekarang waktunya untuk maju bersama, tinggalkan hal buruk di belakang,” ungkap Nattawut seperti dikutip The Wall Street Journal, Rabu (6/7).
Sedangkan dokter Tul menegaskan, Partai Puea Thai tak dapat berbuat sesuka hatinya. Dia menolak rencana pemberian amnesti kepada Thaksin bila pada saatnya nanti Puea Thai mendominasi Parlemen Thailand secara penuh. (bbs/jpnn) Editor : Redaksi