Pengungsi Bangladesh Dipulangkan

Admin-1 Sumut Pos • Dipublikasikan Senin, 25 Mei 2015 | 13:13 WIB
Photo
Photo
Imigran Bangladesh di Aceh akan dipulangkan ke negaranya.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO - Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk memulangkan kembali pengungsi Bangladesh di Aceh. Mereka dipulangkan karena dianggap bukan merupakan korban konflik dan keamanan. Tercatat, ada sekitar 720 jiwa diantaranya merupakan pengungsi Bangladesh.

"Mereka ini kan korban ekonomi migran. Jadi akan segera dikembalikan ke Bangladesh," tutur Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Minggu (24/5).

Sutopo, sapaan akrabnya, menuturkan, keputusan itu diambil usai rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Organization of Migration (IOM), Kementerian Sosial (Kemensos), TRC BNPB, SKPD dan beberapa NGO (organisasi non pemerintah) . Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawangsa di Pendopo Kota Langsa, Aceh kemarin (24/5).

Rencananya, 720 pengungsi itu akan dipulangkan secara bertahap. Mulai minggu depan, mereka akan dipindahkan ke Medan, Sumatera Utara sebelum dikembalikan ke negara mereka. Pemulangan ditargetkan tuntas dalam waktu satu bulan.

Sementara, terkait biaya pemulangan akan ditanggung oleh UNHCR sebagai Komisi Tinggi Penanganan Pengungsi PBB bersama IOM. "Dubes Bangladesh juga telah berkunjung ke Aceh Utara dan setuju untuk pemulangan bertahap," kata dia.

Selain membahas pemulangan pengungsi Bangladesh, rapat koordinasi juga menyinggung masalah penanganan pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar. " Penanganan yang dimaksut meliputi resettlement (permukiman kembali), perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, trauma healing dan kebutuhan lainnya. Untuk koordinasi lebih lanjut, rapat akan dilakukan kembali pada Selasa (26/5) di Kantor Kementerian Koordintor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). "Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun Perpres (Peraturan Presiden) untuk penanganan pengungsi dan Pencari Suaka," ungkapnya.



Dalam kesempatan itu, lanjut dia, pemerintah sekaligus menyampaikan terima kasih pada Pemda Provinsi Aceh, Pemda Kabupaten/Kota serta NGO yang telah membantu. "Terutama untuk masyarakat yang telah membantu," sambungnya. Saat ini sendiri, ada sekitar 1.062 jiwa pengungsi Rohingya di Aceh, yang terdiri dari 565 laki-laki, 235 jiwa perempuan, dan 225 jiwa anak-anak.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmantha Nasir mengatakan, permasalahan tindak lanjut terhadap pengungsi yang ditampung di Indonesia ditangani oleh UNHCR. Menurutnya, lembaga tersebutlah yang bakal mengidentifikasi siapa pengungsi yang berhak berada di fasilitas penampungan.

"Sesuai regulasi yang ada, hanya asylum seeker (pencari suaka, Red) yang berhak mendapatkan penampungan. Sedangkan, pengungsi Bangladesh datang ke negara lain untuk mencari pekerjaan," ungkapnya.

Karena itu, warga Bangladesh yang sudah diidentifikasi oleh UNHCR bakal segera dipulangkan ke negara asal. Apalagi, negara Bangladesh pun menyatakan bersedia untuk menerima warga yang sekarang ada di penampungan. Tata mengaku hanya perlu membereskan masalah administrasi untuk pemulangan. "Kan dokumen travelnya harus dikeluarkan oleh pemerintah Bangladesh.Atau, kami akan mengeluarkan sura keterangan," jelasnya.

Terkait warga Rohingya asal Myanmar, Tata mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga dibantu oleh UNHCR. Menurutnya, lembaga tersebut bakal mencari kan negara ketiga yang bersedia untuk menjadi menampung permanen para pengungsi.

”Kami sudah berkoordinasi dengan UNHCR agar semua pengungsi nanti bisa mendapatkan negara baru. Kami harap proses itu selesai dalam jangka waktu satu tahun," imbuhnya.

Pengamat Hubungan Luar Negeri Hikmahanto Juwana menambahkan, tindakan dari pemerintah Indonesia sudah tepat. Pemerintah sudah melakukan upaya penyelamatan hingga menampung sementara para pengungsi. Namun, fakta bahwa pengungsi asal Bangladesh ingin mencari pekerjaan secara ilegal tak bisa dilupakan.

"Secara prinsip mereka adalah migran ilegal yang ingin mencari pekerjaan di Malaysia dan Australia. Dan pemerintah Indonesia berhak meminta pemerintah Bangladesh untuk melakukan evakuasi besar-besaran terhadap warganya," ungkapnya. (mia/bil) Editor : Admin-1 Sumut Pos
Pengungsi Bangladesh