Pengadilan Blokir Kebijakan Tarif Trump

Johan Panjaitan • Dipublikasikan Jumat, 30 Mei 2025 | 10:25 WIB

 

Presiden AS, Donald trum menaikkan taarif pajak kepada seluruh dunia.
Presiden AS, Donald trum menaikkan taarif pajak kepada seluruh dunia.

NEW YORK, Sumutpos.Jawapos.com—Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat (AS) memblokir kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump. Mereka menyatakan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dengan menerapkan tarif menyeluruh terhadap negara-negara yang menjual lebih banyak barang ke AS dibandingkan yang mereka beli.

Pengadilan yang berbasis di Manhattan menegaskan, bahwa Konstitusi AS memberikan kewenangan eksklusif kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain. Hal itu tidak dapat digantikan oleh kekuasaan darurat presiden.

“Pengadilan tidak menilai apakah kebijakan tarif Presiden bijaksana atau efektif. Namun, kebijakan tersebut tidak diperbolehkan karena undang-undang federal tidak mengizinkannya,” tulis panel tiga hakim dalam keputusannya kemarin (29/5 yang dilansir Reuters.

Tak lama setelah keputusan dibacakan, pemerintahan Trump langsung mengajukan banding. Putusan itu muncul dari dua gugatan hukum terpisah. Pertama diajukan oleh Liberty Justice Center atas nama lima pelaku usaha AS yang mengimpor barang dari negara-negara sasaran tarif. Kedua, oleh 13 negara bagian AS.

Gedung Putih dan kuasa hukum penggugat belum memberikan tanggapan atas putusan ini. Namun, Stephen Miller, wakil kepala staf Gedung Putih dan penasihat utama kebijakan Trump, menyebut putusan itu sebagai “kudeta yudisial yang tidak terkendali” dalam sebuah unggahan di media sosial.
Jaksa Agung Oregon Dan Rayfield yang mewakili 13 negara bagian dalam gugatan tersebut, menyebut tarif Trump sebagai kebijakan ilegal, sembrono, dan merusak ekonomi.

“Putusan ini menegaskan bahwa hukum tetap berlaku, dan keputusan perdagangan tidak bisa dibuat hanya berdasarkan kehendak seorang presiden,” kata Rayfield.

Sebelumnya, Trump berdalih memiliki wewenang luas menetapkan tarif berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Undang-undang itu sejatinya digunakan untuk menangani ancaman luar biasa selama kondisi darurat nasional, seperti membekukan aset negara musuh.

Pengumuman pemblokiran tarif ini langsung berdampak ke pasar finansial. Nilai tukar dolar AS menguat terhadap yen Jepang dan franc Swiss, dua mata uang yang biasa digunakan investor sebagai pelindung nilai dalam ketidakpastian. (bil/dio/jpg/han)

Editor : Johan Panjaitan