NEW YORK, Sumutpos.jawapos.com-Presiden Venezuela Nicolas Maduro dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Federal Manhattan, New York, hari ini (5/1), setelah Amerika Serikat secara paksa menculiknya dari Caracas. Maduro dan istrinya, Cilia Flores, sejak kemarin (4/1) ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan Brooklyn dengan tuduhan keterlibatan dalam jaringan narkoterorisme—versi resmi Gedung Putih.
Namun, klaim Presiden AS Donald Trump bahwa Washington kini akan mengendalikan Venezuela langsung berhadapan dengan realitas politik di Caracas. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez, yang oleh Trump disebut sebagai sosok pengganti, secara tegas menyatakan bahwa presiden konstitusional Venezuela tetap Nicolas Maduro.
Mahkamah Agung Venezuela bahkan secara eksplisit menyebut peristiwa tersebut sebagai “penculikan presiden”. Ketua Kamar Konstitusi Mahkamah Agung Venezuela Tania D’Amelio menyatakan bahwa operasi militer pada 3 Januari bertujuan menculik kepala negara yang sah. Putusan pengadilan hanya menunjuk Rodríguez sebagai penjabat presiden, bukan pengganti, menegaskan pengakuan legal terhadap Maduro.
Serangan di Caracas yang diiringi pengeboman di sejumlah titik itu memicu kekhawatiran luas. Trump disebut tidak berminat mengangkat pemimpin oposisi Maria Corina Machado, meski menyandang Nobel Perdamaian 2025. Menurut Gedung Putih, Machado dinilai tidak memiliki basis dukungan kuat di dalam negeri.
Trump sendiri mengakui preferensinya kepada Rodríguez. “Dia bersedia melakukan apa yang menurut kami perlu untuk menjadikan Venezuela hebat kembali,” ujarnya, seperti dikutip BBC.
Klaim AS untuk mengendalikan Venezuela juga berbenturan dengan fakta di lapangan. Infrastruktur strategis dan aset negara masih sepenuhnya berada di bawah kendali militer Venezuela yang loyal kepada Maduro.
Tiga Skenario Lama
Fakta lain yang mencuat, rencana menggulingkan Maduro ternyata bukan hal baru. Operasi ini disebut telah disimulasikan sejak 2019, pada periode pertama kepemimpinan Trump. Mengutip The Guardian, saat itu Washington menyiapkan tiga skenario utama—seluruhnya berpotensi berdarah.
Skenario pertama, revolusi rakyat yang berujung penindasan militer terhadap warga sipil. Kedua, kudeta istana yang memaksa Maduro melarikan diri, memicu konflik internal berkepanjangan. Ketiga, pembunuhan Maduro atau lingkaran dekatnya, yang akan mendorong perlawanan gerilya dan perebutan sumber daya alam.
“Trump sejak lama sangat tertarik pada minyak Venezuela,” ujar John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional AS, kepada CNN.
Trump bahkan secara terbuka menyatakan keinginannya melibatkan perusahaan-perusahaan minyak besar AS untuk mengelola cadangan minyak Venezuela—yang terbesar di dunia. “Kami akan mengerahkan perusahaan minyak Amerika, menginvestasikan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur, dan menjual minyak dalam jumlah besar,” katanya.
Hingga kini, belum satu pun perusahaan minyak AS memberikan pernyataan resmi. Venezuela sendiri telah lama mengambil sikap anti-AS sejak era Hugo Chávez (1999–2013), yang kemudian diteruskan Maduro.
Kecaman Internasional
Tindakan AS memicu kecaman luas. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyebut operasi tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
“Menyerang negara lain adalah langkah awal menuju dunia yang lebih brutal,” tulis Lula di platform X.
Kolombia menyebut serangan itu sebagai ancaman terhadap kedaulatan Amerika Latin. Tiongkok dan Rusia, dua sekutu utama Venezuela, juga mengecam keras, menilai aksi tersebut sebagai agresi bersenjata.
Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat hari ini. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam. “Kami sangat prihatin karena prinsip hukum internasional tidak dihormati,” ujarnya.
Kasus Maduro kini tidak hanya menjadi perkara hukum di pengadilan AS, tetapi juga ujian besar bagi tatanan geopolitik dan legitimasi hukum internasional di abad ke-21.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan