sumutpos.jawapos.com – Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang berdampak langsung pada pasokan energi global. Kebijakan ini menjadikan Filipina sebagai negara pertama yang mengambil langkah drastis tersebut guna mengantisipasi krisis energi yang lebih luas.
Melansir Instagram @pandemictalks, Rabu (25/3/2026), Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif pada 24 Maret 2026 setelah melihat adanya ancaman serius terhadap ketersediaan energi nasional. Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, terutama yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah memicu gangguan rantai pasok serta lonjakan harga minyak dunia.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah Filipina menyebut kondisi ini sebagai “bahaya yang mengancam” stabilitas energi negara. Sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak bahkan mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan, Filipina menjadi sangat rentan terhadap gejolak global.
Untuk merespons situasi ini, pemerintah membentuk komite khusus yang bertugas memastikan distribusi dan ketersediaan bahan bakar serta kebutuhan pokok lainnya seperti pangan dan obat-obatan tetap berjalan lancar. Status darurat ini berlaku selama satu tahun dan memberi kewenangan lebih luas kepada pemerintah untuk mempercepat pengadaan energi, termasuk kemungkinan pembayaran di muka demi menjamin pasokan.
Selain itu, cadangan energi Filipina saat ini disebut hanya cukup untuk sekitar 45 hari. Pemerintah pun tengah mengupayakan tambahan pasokan hingga satu juta barel minyak untuk memperkuat cadangan nasional.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan penghematan energi, seperti pengurangan aktivitas non-esensial hingga penerapan minggu kerja empat hari bagi sebagian sektor. Subsidi juga disalurkan kepada pekerja transportasi untuk meredam dampak lonjakan harga bahan bakar.
Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan publik akibat kenaikan harga BBM yang signifikan. Sejumlah kelompok transportasi dan masyarakat sipil bahkan berencana menggelar aksi protes karena menilai langkah pemerintah belum sepenuhnya mampu menekan beban ekonomi rakyat.
Langkah Filipina ini menjadi sinyal kuat bahwa konflik Timur Tengah kini tidak hanya berdampak pada kawasan tersebut, tetapi juga mengguncang stabilitas energi global, termasuk negara-negara di Asia Tenggara.(lin)
Editor : Redaksi