SUMUT POS- Puluhan tokoh terkemuka Israel, mulai dari mantan perdana menteri, mantan kepala badan intelijen, hakim senior, akademisi, hingga peraih Nobel, mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah terkait meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Dalam surat yang bocor ke publik, mereka mengklaim pemerintah Israel membiarkan bahkan memfasilitasi apa yang mereka sebut sebagai “terorisme Yahudi” dan ideologi “pembersihan etnis” di wilayah tersebut.
Kekhawatiran tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap situasi keamanan di Tepi Barat, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina.
Baca Juga: Pihak Ruben Onsu Bersedia Bertemu dengan Sarwendah, Pertanyakan Topik Pembicaraan
Para tokoh Israel yang menandatangani surat peringatan itu menilai kegagalan negara menindak pelaku telah menciptakan budaya impunitas yang mengancam supremasi hukum sekaligus keamanan nasional Israel.
Dilansir dari The Guardian, Kamis (25/6/2026), surat yang diberi label sebagai “peringatan terakhir” itu dikirim kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kementerian pertahanan dan keamanan nasional, militer, kepolisian, serta badan intelijen. Dalam surat tersebut, para penandatangan menuntut langkah segera untuk “memberantas terorisme Yahudi” yang mereka sebut telah berlangsung selama bertahun-tahun hampir tanpa konsekuensi hukum yang berarti.
Mereka mendokumentasikan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, mulai dari pembunuhan, penyerangan seksual, pencurian, pembakaran, hingga perusakan jenazah.
Menurut surat tersebut, pelaku berasal dari kalangan sipil maupun unsur keamanan yang bertindak dengan “hampir sepenuhnya bebas dari hukuman”. Para tokoh itu menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum Israel dan hukum internasional, tetapi juga memperburuk posisi diplomatik negara tersebut di mata dunia.
“Surat ini adalah panggilan untuk bangun dan peringatan terakhir. Kami menuntut agar Anda mengambil semua langkah yang diperlukan untuk segera memberantas terorisme Yahudi yang telah merajalela di Yudea dan Samaria dalam beberapa tahun terakhir,” demikian bunyi salah satu bagian surat tersebut. Yudea dan Samaria merupakan istilah yang digunakan pemerintah Israel untuk menyebut Tepi Barat yang diduduki.
Lebih jauh, para penandatangan memperingatkan bahwa apabila Netanyahu, para menteri terkait,
dan pimpinan aparat keamanan tidak mengambil tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan tersebut, mereka akan mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel guna memaksa pemerintah menjalankan kewajibannya.
Ancaman langkah hukum ini menjadi salah satu aspek paling signifikan dalam surat tersebut karena sebelumnya kritik terhadap kekerasan pemukim umumnya disampaikan dalam bentuk pernyataan publik.
Surat itu juga secara langsung menuduh pemerintahan Netanyahu dan mitra koalisi sayap kanannya membiarkan serangan terhadap warga Palestina sebagai bagian dari agenda yang lebih luas.
“Ini bukan semata-mata kegagalan militer dan polisi, melainkan pelaksanaan kebijakan terbuka pemerintah Israel dan perdana menterinya secara umum, serta para menteri terkait secara khusus,” tulis para penandatangan. Mereka bahkan menuding kekerasan tersebut digunakan untuk mendukung tujuan pembersihan etnis dan mempermudah aneksasi wilayah di masa depan.
Dalam bagian lain, surat tersebut membandingkan serangan terhadap warga Palestina dengan pogrom atau kekerasan massal yang pernah menimpa komunitas Yahudi di Eropa Timur pada abad ke-19 dan ke-20. Menurut para penandatangan, kesamaan pola kekerasan itu seharusnya menjadi peringatan moral yang sangat serius bagi masyarakat Israel.
Tidak hanya menyoroti peran pemukim, surat itu juga menuduh militer Israel terlibat melalui pembiaran maupun partisipasi langsung dalam sejumlah insiden. Disebutkan bahwa sebagian pelaku berasal dari unit pertahanan regional, personel bersenjata yang mengenakan sebagian atribut militer, atau individu yang memperoleh senjata dari militer dan Kementerian Keamanan Nasional.
“IDF memiliki kebijakan yang jelas untuk mengabaikan kejahatan terorisme Yahudi, dan dalam banyak insiden tentara dari unit pertahanan regional serta regu keamanan permukiman turut terlibat,” demikian isi surat tersebut. (jpc/ram)
Editor : Juli Rambe