MEDAN, SUMUTPOS.CO - Pemko Medan saat ini tengah giat-giatnya membentuk kampung KB di tingkat kecamatan. Bahkan, pencanangan Kampung KB ini akan dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di Kelurahan Mabar Hilir, Medan Deli, 21 Maret mendatang. Namun, program Pemko Medan ini mendapat warning dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. Pasalnya, MUI mengharamkan program KB pada jenis vasektomi (MOP) dan tubektomi (MOW).
Ketua MUI Kota Medan, Prod DR H Mohd Hatta ketika dihubungi Sumut Pos melalui telepon, Kamis (16/3) siang menyebutkan, vasektomi dan tubektomi bertentangan dengan syariat Islam karena memusnahkan generasi. Menurut Hatta, permasalahan ini sudah pernah dibahas di tingkat pusat dan sudah disosialisasikan di Jawa Timur. Namun, BKKBN tetap melaksanakan program KB pria tersebut.
Karenanya, Hatta mengaku, MUI hanya bisa mensosialisasikan bahwa vasektomi dan tubektomi bertentangan dengan syariat Islam.
"Kalau sudah terlanjur pasang, dapat melakukan rekanalisasi lalu bertaubat," ujar Hatta.
Disinggung soal program pemerintah dalam hal mengendalikan penduduk, Hatta menyebut, ada cara lain. Bahkan Hatta menegaskan, MUI sangat mendukung program pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk, asal tidak betentangan dengan syariat Islam.
Ditegaskan Hatta, alasan apapun tidak dapat diterima kalau memusnahkan generasi. Dikatakan Hatta, masih banyak cara selain vasektomi atau tubektomi. " Tim Ahli MUI telah melakukan kajian dan penelitian. Hasilnya sangat sedikit sekali orang vasektomi atau tubektomi, dapat memiliki keturunan lagi, " tandas Hatta.
Menyikapi pernyataan itu, Kepala BKKBN Perwakilan Sumut, Temazaro Zega mengaku enggan berkomentar. Dikatakannya, hal itu merupakan kebijakan pusat. Pihaknya hanya sebagai operasional dan pelaksana di lapangan saja.
Begitu juga ketika ditanya vasektomi dan tubektomi, Temazaro menyebut hal itu akan lebih kompeten dijelaskan oleh dokter bedah. " Kalau untuk vasektomi dan tubektomi memang gratis. Namun sebelum operasi, dilakukan konseling dan wawancara oleh dokter. Kalau untuk pemulihan, dengan operasi rekanilisasi, mahal itu biayanya, " ujar Temazaro Zega singkat.
Sementara saat pertemuan dengan wartawan di aula kantor BKKBN Sumut, Jalan Gunung Krakatau, Medan, Kamis (2/3) lalu, Temazaro menyebutkan, Permintaan Pada Masyarakat (PPM) untuk peserta KB baru MOP Tahun 2017, adalah 667 dan sudah tercapai di bulan Januari 137 atau 20,54 persen. Untuk PPM peserta KB baru MOW Tahun 2017, disebut Temazaro adalah 9.268 dan sudah tercapai di bulan Januari 551 atau 5,95 persen.
Terpisah, Ketua Jaringan Kesehatan Masyarakat (JKN) dr Delyuzar menyebutkan, sebenarnya tidak ada efek samping dari vasektomi dan juga tubektomi, jika tidak ada komplikasi. Menurutnya, vasektomi dan tubektomi relatif aman, terlebih dilakukan oleh dokter profesional. Termasuk dengan gerak dan beraktivitas, vasektomi atau tubektomi tidak akan membatasi.
"Lukanya bakalan sembuh. Terlebih saat ini dengan teknologi, luka bekas operasi lebih kecil," ujar Delyuzar.
Namun menurut Delyuzar, yang membuat tubektomi dan vasektomi diharamkan MUI adalah karena bisa terjadi kemandulan yang permanen. Karena sangat kecil kemungkinan seorang wanita dapat hamil lagi bila sudah tubektomi. Begitu juga dengan pria, jika sudah vasektomi, sulit bisa menghamili wanita atau istrinya. "Makanya kalau saya pribadi, kalau ada cara lain, lebih baik pilih cara lain saja," sambung Delyuzar.
Dijelaskannya, tubektomi adalah menutup kedua saluran tuba falopi dengan cara mengikat atau memasang cincin. Termasuk dengan cara memotong dan mengangkat rahim, sehingga sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma, sehingga pembuahan tidak dapat terjadi. Sementara vasektomi, lanjut Delyuzar, adalah memotong saluran sperma sehingga cairan sperma tidak lagi keluar bersama bibit.
KAMPUNG KB
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Pemerintahan Musaddad Nasution dan dihadiri segenap pejabat SKPD, camat se Kota Medan serta pengurus TP PKK Kota Medan juga tokoh masyarakat, di kantor Wali Kota Medan, Selasa (14/3) lalu, Pemko Medan sedang menggagas pembentukan Kampung KB. Pencanangan Kampung KB Tingkat Kecamatan ini akan dilakukan langsung Wali Kota Medan, HT Dzulmi Eldin di Medan Deli, Kelurahan Mabar Hilir, pada 21 Maret mendatang.
Musaddad mengatakan, tahun lalu Pemko Medan juga sudah mencanangkan Kampung KB Tingkat Kota di Marelan. Sementara tahun ini akan dilakukan pencanangan tingkat kecamatan. Karena itu dia mengimbau seluruh camat dan SKPD mendukung pembentukan Kampung KB di seluruh kecamatan di Medan. “Saya yakin, Kampung KB akan bisa berdiri di setiap kecamatan di Medan. Soalnya, Kampung Anti Narkoba saja sudah sampai tingkat lingkungan,” ungkapnya.
Kesempatan itu ia memaparkan, Kampung KB ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kelurahan melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas dengan semangat gotong royong dan kemandirian.
Disebutkannya pula, Kampung KB ini merupakan program unggulan KB dalam mengimplementasikan Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran untuk memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi mental.
Sementara itu, Camat Medan Amplas Zulfakhri Ahmadi mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan dan persiapan membentuk kampung KB di wilayahnya. "Ini merupakan program nasional, dan selama ini terus kita galakkan," katanya.
Namun menyoal pandangan MUI tersebut, Zulfakhri enggan berkomentar. Menurutnya itu bukan ranah dia untuk memberikan pendapat. "Saya pikir MUI punya pandangan tersendiri, yang sudah mereka kaji dari berbagai aspek," katanya.
Yang jelas, imbuh dia, pihaknya dibantu TP PKK, petugas Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), saat ini sedang mematangkan rencana tersebut. "Sesuai rencana kami, Kelurahan Harjosari II akan kami bentuk Kampung KB. Jadi sekarang masih proses pembentukan. Apalagi kan baru minggu lalu dirapatkan mengenai ini," katanya.
Hal senada disampaikan Camat Medan Petisah, Syahrul Effendi. Menurutnya bisa saja MUI Kota Medan berpandangan seperti itu, di mana memberikan pernyataan bahwa vaksetomi haram dilakukan.
"Saya kira itu soal sudut pandang saja. Namun saya tidak mau masuk ke ranah itu. Intinya program KB ini sangat bagus menurut kita, di mana salah satunya sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui pembatasan usia kelahiran ibu," jelasnya.
Dia menyebutkan, kemungkinan setelah selesai acara MTQ pekan ini, program Kampung KB ini akan mulai digalakkan. "Rencananya kami buat di daerah SPT II, atau Jalan Ayahanda perbatasan dengan Sei Sikambing itu. Program ini memang harus berjalan, dan sekarang masih tahap persiapan," katanya. (ain/prn/adz) Editor : Admin-1 Sumut Pos