Gambar Pembangunan Under Pass Brigjend Katamso dipajang dalam rapat musrembang di Hotel Emerald Garden, Rabu (18/3/2015). Pembangunan mega proyek tersebut diharapkan dapat mengatasi kemacetan di Kota Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO - Pemerintah Kota (Pemko) Medan tahun ini mulai melakukan tahapan sosialisasi ganti rugi tanah masyarakat untuk mendukung rencana pembangunan underpass Brigjend Katamso tahun 2016 mendatang. Khusus untuk pembebasan lahan pembangunan underpass ini, anggaran yang disediakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) berkisar Rp32 miliar.
“Sosialisasi sudah mulai dilakukan akhir pekan lalu dengan mengundang masyarakat di kantor Camat Medan Johor,“ kata Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Medan, Sampurno Pohan di sela-sela kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) di Hotel Emerald Garden, Rabu (18/3).
Dia mengklaim, masyarakat yang hadir dalam acara sosialisasi pembangunan underpass terlihat sangat antusias. Apalagi mega proyek tersebut untuk kepentingan orang banyak.
Disebutkan pria berbadan tambun ini, anggaran sosialisasi, pembangunan fisik serta pembebasan lahan dibebankan kepada anggaran Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Pemko Medan hanya membantu proses pendataan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan.
“Tim apresialnya dari Pemko Medan, dan Dinas TRTB jadi leading sektornya,“ jelas Sampurno.
Sekretaris Daerah Kota Medan, Syaiful Bahri menambahkan, mega proyek dari Kementrian PU-Pera di Kota Medan bukan hanya pembangunan under pass Katamso, tapi juga pembangunan Fly Over Pinang Baris dan pelebaran Jalan Kapten Sumarsono.
“Untuk underpass direncanakan 2016 mendatang, karena saat ini masih proses pembebasan lahan. S edangkan Fly Over Pinang Baris tahun ini masih dalam tahan pembuatan master plan, 2016 proses pembebasan lahan serta 2017 proses pembangunan,“ papar Syaiful.
Menurutnya, dikucurkannya anggaran untuk pembenahan infrastruktur di Medan tidak lepas dari upaya serta kerja keras yang dilakukan Pemko Medan dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau mengharapkan APBD untuk pembenahan kota memang agak sulit, makanya kita perlu dukungan dari pemerintah pusat,“ kata ayah tiga anak itu.
Gambar Pembangunan Fly Over Pinang Baris dipajang dalam acara musrembang di Hotel Emerald Garden, Rabu (18/3). Pembangunan mega proyek tersebut diharapkan dapat mengatasi kemacetan di Kota Medan.
Syaiful mengaku Pemko Medan tidak mengeluarkan anggaran sedikitpun untuk membangun underpass Katamso dan fly over Pinang Baris serta pelebaran Jalan Sumarsono, karena ditanggung APBN.
“Jadi kita hanya bawa badan saja, tapi tetap untuk tim pembebasan lahan dikomandoi pemerintah daerah,“ urainya.
Berdasarkan gambar atau DED, lanjut Syaiful, kedua sisi jalan dan ratusan masyarakat akan terkena dampak pembangunan serta harus direlokasi. “Secara keseluruhan total lahan yang akan dibebaskan seluas 3.951,10 M2,“ jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD Medan, Sabar Syamsurya Sitepu mendukung percepatan pembangunan yang dilakukan Pemko Medan. “Ini buah kerja keras dari lobi-lobi yang dilakukan Pemko Medan, dan perlu diberikan apresiasi,“katanya.
Politisi Golkar itu mengaku rencana pembangunan fasilitas umum selalu terkendala pembebasan lahan. Maka dari itu, Sabar mengaku perlu bantuan serta sosialisasi dari media massa. “Rekan-rekan wartawan juga harus bantu sosialisasikan kepada masyarakat, mengenai pentingnya pembangunan fasilitas umum,“ jelasnya.(dik/adz) Editor : Admin-1 Sumut Pos