MUBAZIR: Pekerja mengisi kantung goni dengan tanah yang mengendap di dasar kanal saat pembersihan aliran kanal di kawasan Delitua, beberapa waktu lalu. Keberadaan kanal ini dinilai mubazir karena belum dapat mengatasi persoalan banjir yang melanda Kota Medan.
MEDAN,SUMUTPOS.CO - Keseriusan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mencari solusi dalam penanggulangan banjir di Kota Medan, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Bahkan, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) siap jika diminta ikut terlibat mencari solusi dalam mengurangi dampak banjir yang kerap melanda Kota Medan.
REKTOR USU Prof Runtung Sitepu mengatakan, dirinya terbuka dan bersedia bekerjasama dengan Pemko Medan dan Pemprov Sumut dalam memecahkan masalah banjir di Kota Medan. “Tidak perlu saling salah dan menyalahkan. Kita, USU siap bekerjasama dengan Pemko Medan dan Pemprov Sumut untuk mencari solusi dalam rangka untuk mengurangi dampak banjir di masa-masa mendatang,” kata Runtung Sitepu kepada Sumut Pos, Rabu (19/9) siang.
Runtung menjelaskan, USU memiliki Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia
(Hathi) Cabang USU, yang terdiri dari pakar dan dosen-dosen teknik USU yang sangat berkompeten untuk memecahkan masalah dan mencari solusi masalah banjir di Ibu Kota Provinsi Sumut ini. “Kita siap melakukan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab banjir dan apa solusinya. Kita siap membuat tim dan berdiskusi dengan pemko dan Pemprov Sumut,” ungkap Runtung lagi.
Dalam persoalan banjir ini, Runtung mempertanyakan fungsi kanal yang dibangun di kawasan Titi Kuning atau Meriendal sekira tahun 2008 silam. Proyek kanal itu merupakan proyek besar yang dananya pinjaman dari Japan Bank for International Corporation (JBIC) senilai Rp 240 miliar. Dibangunnya kanal itu bertujuan untuk mengurangi banjir yang kerap melanda Kota Medan. Tetapi kenyataannya, setiap kali turun hujan dengan intensitas tinggi, warga Kota Medan tetap saja menjadi korban banjir meluapnya beberapa aliran sungai seperti Sungai Deli, Babura, dan lainnya.
Runtung menilai, kanal itu saat ini tidak berfungsi maksimal dalam mengurangi debit air sungai. “Saya sangat ingin meninjau langsung, bagaimana kanal itu sebenarnya dibangun. Kanal itu kok jadi mubazir? Bagaimana memfungsikan kanal itu kembali? Ini juga bagian dari kerja tim ini nantinya,” kata Runtung.
Meski Runtung mengaku tidak memiliki keahlian dalam mengatasi banjir, namun ia tergerak hatinya untuk ikut mengatasi banjir dengan ilmu yang dimiliki perguruan tinggi yang dipimpinannya. Paling tidak, USU dapat memberikan kontribusi pemikiran. “Ini memang bukan bidang saya. Tapi saya akan ikut secara aktif dan memimpin tim USU untuk memberikan solusi. Melalui kajian dari para pakar di USU untuk kita diskusikan bersama,” sebut Runtung.
Dia juga menyayangkan, selama ini banyak orang pintar di USU, tapi tidak pernah dimanfaatkan atau dilibatkan pemerintah dalam mencari silusi banjir di Kota Medan. “Selama dua setengah tahun saya menjadi Rektor USU, tidak ada (dilibatkan pemerintah, Red). Kalau rektor sebelumnya tidak tahu saya. Yang pasti, selama saya menjabat rektor belum ada,” tegasnya.
Menurutnya, sudah saatnya Pemko Medan dan Pemprov Sumut melibatkan para ahli yang dimiliki USU untuk bersama melakukan upaya tindakan mengatasi banjir tersebut. Karena, dampak banjir sangat merugikan masyarakat sendiri. “Bila dikejutkan, baru kita diingatkan kembali. Tentu dampak ini, semakin besar. Kalau tidak dilakukan langkah-langkah mencari solusinya, resapan air semakin berkurang. Ada pertumbuhan bangunan dan penduduknya,” sebut Runtung.
Dia mengajak Gubsu Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk membicarakan dengan mencari solusi penanganan bajir ini. “Nanti kita ambil kesimpulan siapa mengejarkan dan siapa melakukan itu,” ungkapnya.
Bila tidak segera diatasi, menurut Runtung, banjir di Kota Medan akan berdampak terus bagi masyarakat. Karenanya, USU akan memberikan kontribusi dan berbuat untuk mengatasi banjir tersebut. “Kita sangat berperan untuk mengatasi banjir di Medan, rumah kita di USU kena banjir juga. Yang penting perlu dicatat “PR” yang harus segera dituntaskan tahun ini. Supaya masa-masa medatang tidak parah lagi,” tegasnya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk peduli dengan lingkungan sekitar dengan ikut meminalisir banjir, tidak membuang sampah di parit dan sungai. Karena, banjir selalu mengancam masyarakat di Kota Medan ini. “Masyarakat juga jangan membangun sembarangan di kawasan aliran sungai, itu kita imbau.
Bukan untuk masyarakat saja, untuk pemerintah juga agar taat aturan. Misalnya, 15 meter kiri dan kanan daerah aliran sungai tidak boleh mendirikan bangunan. Jangan kita mengejar kepentingan sesasat tapu dampaknya menegelamkan diri sendiri, kan tidak baik juga. Memberi izin bangunan juga harus betul-betul sesuai aturan,” tandasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kota Medan, Brilian Moktar juga menyayangkan tak berfungsinya kanal yang dibangun di wilayah hulu sungai yang menghubungkan antara Sungai Deli dan Sungai Denai. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kanal tersebut merupakan proyek mubazir karena tidak berfungsi efektif dalam mengendalikan banjir, khususnya pada saat musim hujan datang.
“Itu (kanal) kalau bisa diusut, kenapa tidak ada manfaatnya untuk menangani banjir,” sebutnya.
Untuk itu, kata Brilian, dirinya meminta agar penanganan banjir di Kota Medan bisa dibahas dan diatasi secara bersama. Kerjasama antara pemko, pemprov dan pemerintahan pusat.
Sehingga dapat dicarikan solusi bersama dari semua tingkatan pemerintahan. Apalagi anggaran untuk mengelola drainase dan lainnya, cukup besar. “Harus kerjasama lintas tingkatan. Pemko, Pemprov dan Pusat harus duduk bersama untuk ini. Karena ini Maslaah tata kota yang perlu penanganan menyeluruh,” sebutnya.
//Fungsi Kanal Dimaksimalkan
Terpisah, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengakui, keberadaan kanal di Titi Kuning saat ini belum efektif. Dia juga menyakini, kanal tersebut merupakan salah satu alternatif mengatasi banjir di Kota Medan.
Menurut Eldin, dari hasil rapat bersama Gubsu Edy Rahmayadi dan lintas instansi memang ada untuk dialirkan ke Kanal Marindal. Bahkan, pengakuan dari Balai Wilayah Sumatera (BWS) Sumatera II sudah dialirkan ke sana.
“Memang itu salah satu kajian yang dibahas untuk mengalirkan air ke kanal. Akan tetapi, karena kondisi tehnis kemungkinan belum maksimal,” kata Eldin ditemui usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan Bencana Kota Medan di Lapangan Benteng Medan, Rabu (19/9).
Dikatakan Eldin, untuk teknisnya BWSS yang lebih mengetahui karena memang kewenangan mereka. Sedangkan Pemko Medan lebih kepada drainase dan parit. “Ada saran agar saluran menuju ke pintu kanal diturunkan (dibuat lebih rendah),” ujarnya.
Lebih lanjut Eldin mengatakan, penanganan masalah banjir di Medan telah dibentuk tim bersama dari Pemko Medan, BWS Sumatera II, Pemkab Deli Serdang dan instansi terkait. Selain itu, dilibatkan juga akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Institut Teknologi Medan (ITM). “Kita sudah melakukan pertemuan dan mengkaji persoalan banjir yang terjadi, bersama dengan Pak Gubernur. Dalam persoalan ini, akademisi juga dilibatkan karena mereka mumpuni,” sebutnya.
Eldin menuturkan, di samping itu pihaknya terus melakukan pembenahan terhadap drainase-drainase dengan melakukan pengorekan. Termasuk juga, lubang inlet (lubang hisap) air terutama yang mengalami genangan di jalan-jalan inti kota. Dengan begitu, berfungsi secara maksimal mengalirkan air ke sungai.
“Kita juga terus bersinergi dengan lintas instansi untuk menangani atau menanggulangi masalah banjir. Dengan sinergitas yang terjalin ini, harapannya bencana banjir dapat cepat tanggap dalam mengatasi,” ucapnya.
Ia menyatakan, memasuki bulan September ini telah merasakan perubahan cuaca ekstrim dari bulan-bulan sebelumnya. Dampaknya telah kita dirasakan dengan terjadinya banjir di beberapa titik di Kota Medan beberapa waktu lalu. Berkaitan dengan itu, tentunya diperlukan kesiagapan semua jajaran sebagai upaya pengurangan resiko bencana.
“Seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat harus tanggap terhadap ancaman bencana, bukan hanya saat terjadi tanggap darurat bencana tetapi juga pada pra dan pasca bencana. Penanggulangan bencana tidak lagi dititikberatkan hanya pada penanganan kedaruratan, namun lebih kepada upaya pengurangan risiko sehingga menuntut adanya kesiagapan semua pihak,” paparnya.
Atas dasar itulah, sambung Eldin, dihimbau kepada semua pihak untuk dapat mengoptimalkan upaya mitigasi bencana bukan hanya pada masa terjadi. Namun, juga secara priodik sebagai upaya pengurangan risiko bencana di Kota Medan. Oleh karenanya dalam upaya migitasi diperlukan kerjasama dan langkah-langkah kongkrit dari seluruh pihak.
“Semua pihak untuk dapat merapatkan barisan, meningkatkan koordinasi secara terencana dan terpadu serta berkesinambungan agar mampu bekerjasama dan berperan secara maksimal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dalam menghadapi cuaca ekstrim,” pungkasnya.
Sementara, pengamat tata kota dari Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan, Bhakti Alamsyah, apabila dibangun drainase atau saluran air sedalam apapun tetapi kalau tidak terkoneksi pembuangan yang mengarah ke sungai dengan baik maka percuma saja. “Pemko Medan dapat melakukan pemetaan kembali drainase atau saluran air di kota ini dan bisa berkesinambungan, sehingga dapat dibuang ke muara melalui sungai-sungai yang ada,” bebernya.
Bhakti menyebutkan, banjir yang terjadi selama ini kemungkinan bukan hanya luapan air sungai saja. Tetapi, dikarenakan proyek normalisasi drainase yang telah dilakukan tidak terkoneksi dengan suatu jaringan secara keseluruhan. Artinya, pemetaan infrastruktur di kota ini belum berjalan.
Misalnya, dahulu ada program yang dikenal dengan Medan Urban Development Project (MUDP). Salah satu dalam proyek tersebut membuat kanal besar di Marindal. Akan tetapi, kanal tersebut tidak berfungsi dengan baik karena ketika banjir airnya tak mengalir ke sana.
Hal ini terjadi lantaran saluran yang dibuat MUDP tidak terkoneksi dengan drainase. Sebab, saluran yang dibuat dalam proyek MUDP itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan saluran yang ada di Kota Medan. Akibatnya, buangan air dari drainase tidak bisa masuk ke saluran yang bermuara ke kanal.
“Kanal yang bertujuan menyambung buang aliran air Sungai Deli dengan Sungai Denai ternyata bermasalah. Karena, buangan air dari Sungai Deli lebih rendah dari pada Sungai Denai. Sehingga, airnya tidak bisa masuk atau mengalir ke Sungai Denai. Oleh sebab itu, otomatis air di Medan ini berputar di inti kota saja,” ungkapnya. (gus/bal/ris) Editor : Redaksi