MEDAN, SUMUTPOS.CO - Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Agus Setiawan, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk melanjutkan program diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 31 Desember 2024.
Pasalnya, Komisi III DPRD Kota Medan menilai bahwa masa berlaku program pengurangan (diskon) dan penghapusan denda yang sempat berlaku sejak 25 November hingga 7 Desember lalu itu terlalu singkat.
"Kita menilai waktu berlakunya program itu terlalu singkat, sehingga kita minta agar program Diskon dan penghapusan denda PBB dapat diperpanjang hingga akhir tahun atau hingga 31 Desember 2024," ucap Agus Setiawan.
Selain itu, sambung Agus Setiawan, program diskon dan penghapusan denda PBB yang diberlakukan BAPENDA Kota Medan pada 25 November - 7 Desember itu minim sosialisasi.
"Kita minta diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2024, karena sebelumnya banyak warga yang tidak mengetahui program tersebut. Untuk kedepan, sosialisasi terkait program tersebut ut harus lebih gencar lagi dilakukan," ujarnya.
Dijelaskan Agus, dirinya sudah berkali-kali langsung turun ke masyarakat. Saat itu, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan mahalnya PBB serta tidak mengetahui adanya program diskon dan penghapusan PBB.
"Kondisi ini harus direspon BAPENDA Kota Medan, perpanjang program tersebut," katanya.
Oleh sebab itu, lanjut Agus, di tahun 2025 nanti, BAPENDA Kota Medan diharapkan dapat memperhatikan keluhan Wajib Pajak terkait kenaikan PBB.
"Kenaikan PBB harus dapat dipertimbangkan kembali dan dievaluasi. Untuk apa dinaikkan kalau pada akhirnya memberatkan Wajib Pajak," pungkasnya. (map/han)
Editor : Redaksi