MEDAN, Sumutpos.Jawapos.com– Gelombang kritik terhadap kebijakan reformasi kesehatan nasional semakin menguat. Sebanyak 372 Guru Besar Kedokteran dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Guru Besar Kedokteran Indonesia menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Mereka mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan konkret, termasuk mempertimbangkan penggantian Menteri Kesehatan jika reformasi yang berjalan saat ini terus mengabaikan prinsip-prinsip profesionalisme, keadilan, dan kolaborasi.
Desakan tersebut disampaikan dalam forum pernyataan sikap bertajuk “Bersuara Luruskan Nurani Bangsa” yang digelar di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU), Kamis (12/6/2025).
Forum ini merupakan kelanjutan dari surat terbuka dan pernyataan keprihatinan yang sebelumnya telah mereka sampaikan pada 20 Mei 2025.
Dalam forum tersebut, Prof Dr Guslihan Dasa Tjipta, SpA(K) mewakili FK USU menyampaikan kritik tajam terhadap gaya kepemimpinan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang dianggap tidak mengindahkan dialog dan partisipasi dari pemangku kepentingan kesehatan, termasuk organisasi profesi dan dunia akademik.
“Sudah berkali-kali kami ajak kolaborasi, tapi selalu direspons dengan pendekatan konfrontatif. Menteri ini lebih sibuk dengan narasi industrialisasi kesehatan, sementara layanan dasar seperti puskesmas semakin terabaikan,” ujarnya di hadapan peserta forum, di antaranya, Prof dr Aldy Rambe, SpS(K), Prof dr Tri,SpFK, Prof dr Chairul Yoel,SpA(K) dan lainnya.
Prof Guslihan juga menyindir orientasi kebijakan Kemenkes yang dinilai lebih mementingkan belanja alat kesehatan dengan anggaran besar daripada memperkuat sistem layanan dasar.
“Belanja alat mahal dilakukan secara besar-besaran, padahal pelayanan dasar dan pendidikan kedokteran belum tertangani dengan baik. Rasanya lebih pantas disebut Menteri Perdagangan Kesehatan,” tegasnya.
Kritik lainnya diarahkan pada langkah Kemenkes yang dinilai mencoba mengintervensi kolegium profesi kedokteran, yakni lembaga yang selama ini secara independen menyusun dan mengatur standar pendidikan dan kurikulum kedokteran di Indonesia.
“Kolegium bukan lembaga sembarangan. Di sana para ahli menentukan arah pendidikan kedokteran bangsa. Tapi sekarang, kementerian mencoba mengatur secara sepihak. Ini preseden buruk bagi independensi keilmuan,” ujar Prof Guslihan.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk pelemahan terhadap otoritas akademik dan profesional, yang selama ini menjadi garda depan dalam menjaga mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan.
“Kami menyerukan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto segera mengambil tindakan nyata. Jika tidak dilakukan perubahan kepemimpinan di Kementerian Kesehatan, kami khawatir sistem pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan masyarakat akan terus terpuruk,” tegas Prof Guslihan.
Seperti dikethui, melalui surat resmi yang diberi judul “Panggilan Perhatian atas Keprihatinan Forum Guru Besar Kedokteran Indonesia terhadap Arah Kebijakan dan Tata Kelola Kesehatan Nasional”, para guru besar menyatakan bahwa keprihatinan ini bukan reaksi emosional, melainkan panggilan tanggung jawab moral dan intelektual terhadap bangsa.
“Kami tidak menolak perubahan, tetapi menolak pendekatan yang mengabaikan dialog, mengeksklusi partisipasi, dan mengesampingkan ilmu pengetahuan. Reformasi kesehatan harus berbasis data, profesionalisme, dan prinsip keadilan sosial,” bunyi pernyataan tersebut.
Forum menilai bahwa narasi publik yang dibangun Kementerian Kesehatan selama ini justru menciptakan polarisasi, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan memperburuk hubungan antara pemerintah dengan organisasi profesi serta komunitas ilmiah.
Dalam forum itu, 372 guru besar secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak lagi menaruh harapan kepada Budi Gunadi Sadikin untuk memimpin reformasi kesehatan nasional.
Forum ini juga menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya yang menempatkan guru besar sebagai “penyemai kebijaksanaan dan suara hati bangsa.” Namun, mereka mengingatkan bahwa apresiasi itu harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret menyelamatkan arah kebijakan kesehatan nasional.
Para guru besar menekankan bahwa kesehatan adalah hak dasar rakyat dan bukan komoditas yang boleh diperdagangkan. Oleh karena itu, mereka menolak model reformasi yang terlalu berpihak pada logika pasar tanpa mengutamakan akses dan mutu pelayanan dasar.
“Kami ingin mengingatkan, kesehatan adalah milik semua rakyat Indonesia, bukan proyek finansial atau komersial. Kebijakan yang dijalankan saat ini telah menjauh dari nilai-nilai itu,” pungkas pernyataan forum. (ila)
Editor : Johan Panjaitan