MEDAN, Sumutpos.jawapos.com– DPRD Sumatera Utara mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh guna meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu BUMD yang menjadi sorotan adalah PT Dhirga Surya.
“Banyak yang harus dibenahi dari BUMD ini, khususnya di Dhirga Surya, kalau bisa BUMD ini segera kita sehatkan kinerja dan kualitasnya. Kita telah meminta sejak saat ini sampai 2026 nanti akan segera bisa dimaksimalkan,” ucap Yahdi Khoir, Jumat (1/8/2025).
Ia mengatakan, salah satu unit usaha BUMD Pemprov Sumut, Dhirga Surya adalah kilang padi yang berada di perbaungan. Disana, beberapa alat pada unit tersebut ada yang mangkrak dan kurang maksimal dalam perawatannya.
“Saya sudah sampaikan kepada Dirut Dhirga Surya untuk membenahi seluruh aset BUMD, termasuk mesin penggiling padi yang berada di Perbaungan, itu mesin buatan Jepang, mesinnya canggih dan bagus, selain dia punya pengeringan dan mensortir, persentase padi patah itu akan kecil ketika menggunakan itu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti terkait kor bisnis pada Dhirga Surya yang seharusnya bisa dimantapkan kembali. Jika sebelumnya perhotelan, dan saat ini pada penggilingan pabrik padi, pariwisata, travel. Seharusnya bisa disegerakan untuk dilakukan fokus yang maksimal.
“Ini harus difokuskan, jangan banyak cabang bisnis dulu, yang ada itu dimantapkan dulu, kemudian dibuat bisnis yang tepat. Makanya Target pertama itu saya rasa adalah pada penyehatan. Tak usah dulu muluk-muluk dapat untung, yang penting sehatkan dulu,” katanya.
Ia menjelaskan, pada rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya, dirinya sudah meminta Koordinator BUMD Sumut untuk melakukan pembenahan ataupun penyehatan dari BUMD.
“Kemarin sudah saya sampaikan kepada Ibu Popy selaku Koordinator BUMD sekaligus PLT Dirut Aneka Industri dan Jada (AIJ), dari biro perekonomian, penyehatan BUMD ini terlalu lama, bahkan katanya sampai akhir kepemimpinan Gubsu Bobby itu katanya bisa tak sehat. kita tidak ingin itu terjadi,” jelasnya.
Ia mengatakan, pihaknya telah meminta pada tahun 2026, penyehatan BUMD bisa segera dituntaskan. Setidaknya, ada langkah penyehatan, Termasuk pada PT. Perkebunan di Sumut yang terprogram melalui langkah strategis dan tepat.
“Sehingga paling lama pada 2028 nanti BUMD sudah bisa memberikan kontribusi maksimal pada PAD. Karena PAD kita saat ini tidak longgar,” kata Politisi Partai Amanat Nasional tersebut.
Ia memaparkan, saat ini PAD untuk Sumut hanya beberapa, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Sumber kita saat ini terbatas, sejak UU nomor 1 Tahun 2022, apalagi ada ketentuan opsen pajak, kemudian pajak yang dibagi ke kabupaten/kota, maka ruang kita ini semakin tidak longgar,” papar Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut tersebut.
Yahdi menyampaikan, beberapa kontribusi PAD lainnya juga melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Akhir Permukaan (PAP), Bagi Hasil Cukai Tembakau (BHCT) dan beberapa retribusi daerah lainnya.
“Jadi yang ruang yang bisa dilonggarkan itu kontribusi BUMD, kontribusinya sebenarnya itu besar, cuma saja tidak maksimal. Selama ini kontribusi yang besar cuma Bank Sumut dan PDAM Tirtanadi, itupun Tirtanadi masih kehilangan airnya 30 persen. Itu juga harus ditekan juga,” ujarnya.
Ia menerangkan, saat ini Bank Sumut masih sekitar Rp300 miliar lebih untuk memberikan kontribusi PAD, sementara AIJ, PT. Perkebunan Sumut tidak maksimal dalam kontribusi pemberian PAD untuk Sumut.
“Kalau PT. Perkebunan sama sekali tidak ada, bahkan rugi, AIJ apa lagi, makanya kita minta BUMD cepat disehatkan, kita tak mau ini menjadi masalah prestasi Gubsu ke depan. Kita ingin visi misi beliau berjalan, dan itu harus kuat pendapatan viskal nya, salah satu peluang PAD itu ya dari BUMD,” katanya.
Lebih lanjut, Yahdi menjelaskan, pada tahun 2020 dan 2021 pihaknya sudah mengingatkan, kesehatan BUMD, namun hingga saat ini belum tuntas dengan berbagai alasan.
“Contohnya sperti PT Perkebunan Sumut, nanam cabai dengan modal Rp 8 miliar, tapi habis, karena tidak tepat pengelolaannya. Karena harusnya fokus utama lahannta itu Sawit, bukan cabai,” jelasnya.
Bahkan, sambung Yahdi, sumber produksi di PT Perkebunan sawit, tapi ada tanaman ubi, padahal penanaman cabai yang sebelumnya dilakukan sudah gagal.
“Itupun penanaman ubi disewakan pada pihak ketiga, bagaimana ceritanya sebuah perkebunan 1000 hektar disewakan pihak ketiga untuk tanam ubi dengan alasan replanting. Itukan tanaman muda, dilaga pulak sama ubi, makanya itu kerdil-kerdil bibit sawit yang baru ditanam itu,” pungkasnya.
(map/han)