MEDAN, Sumutpos.jawapos.com- Ratusan massa dari kelompok masyarakat adat, petani, buruh, hingga mahasiswa menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (24/9/2025). Mereka menuntut pemerintah segera melakukan reformasi agraria menyusul berbagai konflik lahan yang masih marak terjadi di wilayah Sumatera Utara.
Lima anggota DPRD Sumut menyambut para pengunjukrasa adalah Meryl Rouli Saragih (PDI Perjuangan), Lambok Simamora (Hanura), Muhammad Faisal (PAN), Kiki Handoko Sembiring (Gerindra), Budi (Gerindra).
Dalam orasinya, massa menyuarakan kekecewaan mereka terhadap DPRD Sumut yang dinilai tidak pernah hadir saat masyarakat menjadi korban konflik agraria, termasuk kasus kekerasan terhadap petani oleh korporasi besar.
“Di mana kalian saat petani dipukul mundur oleh aparat? Saat masyarakat diusir dari tanah mereka sendiri?” teriak massa.
Minta DPRD Panggil Wakil Gubernur
Merasa aspirasi mereka tidak mendapat respons konkret, massa menuntut kelima anggota dewan untuk segera menghubungi Wakil Gubernur Sumut, H. Surya, dan memintanya hadir menemui massa.
“Kami dari pagi sudah ke kantor Gubernur. Sekarang kami di sini, kalian anggota dewan harus panggil Wakil Gubernur sekarang juga,” desak mereka.
Mereka menantang DPRD menunjukkan bahwa lembaga legislatif masih dihargai oleh pihak eksekutif.
Meryl Saragih: "Saya Tidak Punya Nomor Wagub"
Menanggapi tuntutan massa, Meryl Rouli Saragih menyampaikan bahwa ia tidak memiliki nomor kontak pribadi Wakil Gubernur Sumut.
“Saya nggak punya nomor handphone-nya,” ujar Meryl, yang langsung disambut sorakan dan ejekan dari massa aksi.
Meryl menambahkan bahwa dirinya sudah berusaha meminta nomor tersebut dari Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, sebagai bentuk itikad baik untuk memenuhi permintaan massa.
Namun jawaban tersebut tetap tidak memuaskan massa. Mereka menyindir bahwa lima anggota dewan tidak memiliki koordinasi dasar dengan pemerintah eksekutif.
“Ini bukti buruknya koordinasi kalian! Nomor HP Wakil Gubernur saja kalian tidak punya. Gimana mau perjuangkan rakyat?” teriak salah satu peserta aksi.
Koordinasi DPRD dan Pemprov Dipertanyakan
Sorakan demi sorakan terus bergulir di tengah massa, yang menganggap DPRD tidak memiliki akses bahkan komunikasi dengan Pemprov Sumut.
Aksi berlangsung dengan damai, meskipun tensi sempat meninggi saat para wakil rakyat tidak mampu memenuhi permintaan utama demonstran.(map/han)
Editor : Johan Panjaitan