MEDAN, SUMUT POS- Kritik tajam kembali mengarah pada Ketua DPRD Medan di tengah memburuknya persoalan banjir yang melanda. Kali ini, kritik tersebut datang dari pemerhati lingkungan Kota Medan, H. Jaya Arjuna.
Jaya Arjuna menyoroti pernyataan Ketua DPRD Medan, Wong Cun Sen yang menyebutkan bahwa warga Kota Medan yang tinggal di seputaran sungai harus sadar untuk tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai.
Menurut Jaya, pernyataan itu terkesan menyederhanakan persoalan dan justru mengabaikan masalah utama. Diantaranya, soal lemahnya pengawasan DPRD Medan sendiri.
Jaya Arjuna menilai, pernyataan Wong Chun Sen tersebut tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Sebab bukan hanya rumah warga yang ada di bantaran sungai, melainkan juga bangunan-bangunan megah.
“Kalau memang mau tegas, kenapa bangunan-bangunan besar yang jelas-jelas melanggar itu bisa berdiri? Dimana fungsi pengawasan DPRD Medan selama ini?” ucap Jaya kepada wartawan di Medan, Selasa (2/12/2025).
Jaya Arjuna pun mengaku kecewa karena DPRD Medan seolah menuntut kesadaran masyarakat kecil, sementara pembiaran terhadap pelanggaran skala besar justru terus berlangsung. Menurutnya, kondisi banjir yang berulang di Medan bukan hanya akibat perilaku warga, tetapi juga buah dari ketidaktegasan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pembangunan kota.
Jaya Arjuna juga mempertanyakan sejauh mana program DPRD Medan dalam menangani isu lingkungan.
“Apa yang sudah diperbuat DPRD Medan untuk menangani lingkungan, banjir, sampah, dan yang lainnya? Adakah program-program di APBD untuk masalah ini?” ujarnya.
Ia menegaskan, banjir yang melumpuhkan kota tidak akan pernah selesai jika DPRD hanya mengingatkan masyarakat tanpa terlebih dahulu memperbaiki kinerja internal.
“Jangan hanya menyalahkan warga di pinggir sungai. Lihat dulu apakah sudah ada upaya nyata memperbaiki drainase, membersihkan sungai, atau menindak para pelanggar izin. Jika itu tidak beres, banjir akan terus terjadi,” katanya.
Kritik ini menambah panjang daftar sorotan terhadap DPRD Medan yang dinilai kurang agresif mendorong solusi atas persoalan klasik kota, yakni banjir, sampah, dan kerusakan lingkungan.
"Banjir ini adalah persoalan yang sudah berulang, banjir ini ada sudah lebih dari 20 tahun, tapi cara penanganannya yang salah," ungkapnya.
Warga kini berharap lembaga legislatif itu tidak hanya bicara, tetapi benar-benar hadir dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
"Jangan asal bicara. Cari perhatian. Maunya bicara itu terukur menyelesaikan masalah, jangan sekedar bunyi. Makan APBD kok nggak mikiran masalah rakyat," pungkasnya. (map/ram)
Editor : Juli Rambe