Nasional Metropolis Kesehatan Sumatera Utara Wisata & Kuliner Society Internasional Ekonomi

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumut

Johan Panjaitan • Selasa, 13 Januari 2026 | 09:15 WIB
Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. (ISTIMEWA/SUMUT POS)
Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. (ISTIMEWA/SUMUT POS)

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (12/1/2025).

Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution, Wakil Gubernur H. Surya, B.Sc, unsur Forkopimda Sumut, dan seluruh bupati serta wali kota se-Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Tito menegaskan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan, sekolah, serta pembersihan area persawahan dari lumpur pascabencana.

“Ini menjadi prioritas, termasuk normalisasi sungai yang terdampak sedimen daerah aliran sungai (DAS). Pembersihan lumpur di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga juga sangat mendesak,” ujar Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana.

Pendataan Rumah Warga Jadi Kunci

Tito meminta para kepala daerah segera merampungkan pendataan rumah warga yang rusak, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Data tersebut akan menjadi dasar pencairan bantuan dari BNPB.

“Kami ingin mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, kami perlu update langsung terkait persoalan yang masih dihadapi daerah,” katanya.

Ia menambahkan, pemulihan pascabencana diukur melalui sejumlah indikator, mulai dari berjalannya roda pemerintahan, layanan kesehatan dan pendidikan, akses jalan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.

“Untuk Sumut, secara umum sudah hampir sesuai rencana pemulihan. Tinggal beberapa daerah yang masih mengalami gangguan, seperti air bersih dan listrik,” tuturnya, sembari mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Sumut.

Bantuan dan Pembangunan Hunian

Pemerintah menetapkan bantuan Rp15 juta bagi rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk kategori sedang, agar warga dapat segera keluar dari tenda pengungsian serta melakukan pembersihan rumah.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga selama tiga bulan bagi warga yang rumahnya rusak berat dan memilih tinggal sementara bersama kerabat.

Terkait hunian sementara, saat ini telah tersedia 40 unit di Tapanuli Utara, 209 unit di Tapanuli Tengah, dan 802 unit di Tapanuli Selatan. Sedangkan untuk hunian tetap (huntap), BNPB menargetkan pembangunan 5.951 unit di seluruh Sumut.

“Progres pembangunan saat ini sekitar 20 persen. Kami targetkan akhir Januari atau paling lambat sebelum Ramadan, warga sudah dapat menempati hunian tetap,” jelasnya.

Ratusan Ribu Warga Terdampak

Dalam pemaparannya, Gubernur Sumut Bobby Nasution melaporkan bahwa hingga kini terdapat 479.325 kepala keluarga atau 1.804.827 jiwa yang terdampak bencana di Sumatera Utara. Sebanyak 37 orang meninggal dunia, sementara 41 jiwa masih dalam pencarian.

Ia juga mengungkapkan masih terdapat wilayah yang terisolasi, yakni 2 kecamatan dan 4 desa di Kabupaten Tapanuli Utara, serta 4 kecamatan dan 5 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Rakor ini diharapkan menjadi momentum mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Utara, sekaligus memastikan seluruh bantuan dan program rekonstruksi tepat sasaran dan berjalan sesuai target.(mag-12/han)

Editor : Johan Panjaitan
#pascabencana #rehabilitasi #rakor #Wakil Wali Kota Tanjungbalai