MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Sumut bukan sekadar ajang perebutan kursi ketua, melainkan momentum strategis untuk menyatukan visi dan menyelaraskan arah perjuangan partai lima tahun ke depan.
Dalam pidatonya pada pembukaan Musda yang digelar di Ballroom JW Marriott Medan, Minggu (1/2/2026), Doli menekankan bahwa Musda harus menjadi ruang konsolidasi ide dan penyatuan pandangan yang selama ini beragam di internal Golkar Sumut.
“Musda ini bukan hanya soal siapa ketuanya. Yang jauh lebih penting adalah menyamakan visi, menyatukan pandangan, dan memastikan roda organisasi bergerak ke arah yang sama,” tegasnya.
Menurut Doli, hasil Musda XI harus melahirkan garis kebijakan yang jelas dan terukur untuk periode kepengurusan 2025–2030. Siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Sumut, wajib menjalankan keputusan Musda sebagai amanah kolektif organisasi, bukan kehendak personal.
“Golkar tidak bisa bergantung pada satu figur ketua. Ini partai besar. Kuncinya adalah kerja kolektif, soliditas, dan disiplin organisasi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader dan keluarga besar Partai Golkar Sumatera Utara atas terselenggaranya Musda dalam suasana aman, tertib, dan kondusif, yang dinilainya mencerminkan kedewasaan berpolitik kader Golkar.
Dalam kesempatan tersebut, Doli kembali menegaskan komitmen Partai Golkar untuk mengawal jalannya pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Surya.
Sebagai partai pengusung, Golkar, kata Doli, memikul tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan program-program pembangunan daerah berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Golkar adalah bagian dari pemerintahan. Kita mengusung Gubernur dan Wakil Gubernur, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mengawal, mengingatkan, dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan Sumatera Utara,” katanya.
Lebih lanjut, Doli juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara.
Menurutnya, percepatan pemulihan pascabencana hanya bisa terwujud jika ada koordinasi yang solid lintas pemerintahan.
“Daerah tidak boleh bekerja sendiri. Harus ada komunikasi yang kuat dan dukungan nyata dari pemerintah pusat agar pemulihan pascabencana bisa berjalan lebih cepat dan efektif,” pungkasnya.(san/han)
Editor : Johan Panjaitan