MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Rencana penganggaran pembangunan lift senilai Rp4,9 miliar di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara menuai sorotan tajam dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut. Di tengah narasi efisiensi fiskal dan masih banyaknya kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi, proyek tersebut dinilai perlu dikaji ulang secara serius.
Anggota Banggar DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mempertanyakan urgensi pembangunan fasilitas tersebut. Ia menilai alokasi anggaran bernilai miliaran rupiah itu terkesan kurang selaras dengan kondisi riil sektor pendidikan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Kalau memang tidak terlalu urgen, sebaiknya ditangguhkan dulu. Kita masih punya banyak kebutuhan yang lebih penting dan lebih dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Zeira, Minggu (22/2/2026).
Di Tengah Efisiensi, Muncul Anggaran Baru
Zeira menyoroti inkonsistensi kebijakan anggaran. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya pemerintah daerah melakukan efisiensi, bahkan terdapat bantuan untuk rumah ibadah dan sekolah pada 2025 yang tidak dibayarkan.
Menurutnya, publik wajar mempertanyakan ketika di satu sisi ada kebijakan pengetatan belanja, namun di sisi lain muncul rencana pembangunan fasilitas perkantoran dengan nilai yang tidak kecil.
“Di satu sisi kita bicara efisiensi. Tapi di sisi lain muncul anggaran miliaran rupiah untuk pembangunan lift. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya soal konsistensi kebijakan,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Sebagai anggota Banggar di DPRD Sumatera Utara, Zeira menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam penggunaan APBD. Ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi ulang sebelum proyek tersebut direalisasikan.
Menurutnya, anggaran Rp4,9 miliar dapat lebih produktif jika dialihkan untuk:
- Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
- Bantuan operasional pendidikan
- Perbaikan fasilitas belajar di daerah terpencil
- Program yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan
“Kita tidak menolak pembangunan fasilitas. Tapi harus dilihat, apakah saat ini lift itu lebih penting dibanding sekolah yang masih kekurangan ruang kelas atau fasilitas dasar?” katanya.
Zeira juga meminta agar Gubernur Sumatera Utara mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan melihat kondisi fiskal daerah serta kebutuhan riil masyarakat.
Ia berharap keputusan yang diambil nantinya tidak hanya berbasis administratif, tetapi juga mempertimbangkan sensitivitas publik dan rasa keadilan anggaran.
“Saya berharap Pak Gubernur bisa meninjau ulang. Kalau tidak mendesak, lebih baik ditunda dulu. Masih banyak bantuan penting yang belum tersalurkan dan itu lebih prioritas,” ujarnya.
Sorotan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar tepat sasaran, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, polemik ini bukan sekadar soal lift atau tidak, tetapi tentang bagaimana kebijakan anggaran dibangun di atas prinsip urgensi, manfaat publik, dan konsistensi.
Di tengah tantangan pendidikan Sumatera Utara yang masih kompleks, skala prioritas menjadi kompas utama agar kebijakan tidak melenceng dari kepentingan masyarakat luas.(san/han)
Editor : Johan Panjaitan