MEDAN, Sumutpos.jawapos.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan setelah dugaan kasus keracunan makanan berulang terjadi di sejumlah daerah. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi dan kualitas generasi muda tersebut.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba SE MIKom, menilai keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG. Menurutnya, tujuan meningkatkan gizi anak tidak akan tercapai apabila makanan yang diberikan justru menimbulkan gangguan kesehatan.
“Jangan sampai program yang seharusnya mencerdaskan anak justru membuat mereka sakit dan terganggu konsentrasi belajarnya atau lelet berpikir,” kata Mangapul Purba, Minggu (20/9/2026).
Baca Juga: 130 Pasien ISPA Tercatat di RS Pirngadi, Ini Rinciannya Januari-Agustus 2026
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu menegaskan, dugaan keracunan yang terjadi berulang tidak seharusnya dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah perlu memastikan makanan yang diterima siswa memenuhi standar keamanan, mulai dari bahan baku hingga sampai ke tangan penerima.
“Jangan sampai gara-gara MBG anak bangsa malah menjadi ‘lelet’ berpikir karena keracunan. Target pemerintah tentu sangat baik, yakni meningkatkan gizi dan kecerdasan anak bangsa. Tetapi kalau dalam pelaksanaannya justru berulang terjadi keracunan, ini harus menjadi bahan evaluasi,” tegasnya.
Evaluasi Harus Menyentuh Seluruh Rantai MBG
Mangapul meminta evaluasi tidak berhenti pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketika kasus sudah terjadi. Menurutnya, seluruh mata rantai penyelenggaraan MBG perlu diperiksa secara menyeluruh.
Mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanan, proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi ke sekolah harus mendapat pengawasan ketat.
“Pengawasan juga jangan hanya dilakukan setelah muncul korban. Harus diperketat sejak sebelum makanan sampai ke tangan anak-anak,” ujarnya.
Sorotan tersebut mencuat setelah dugaan keracunan MBG terjadi di Kabupaten Karo pada Agustus 2026. Ratusan siswa dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG. Berdasarkan data Pemprov Sumut, salah seorang siswa bahkan sempat mengalami penurunan kesadaran dan harus menjalani perawatan intensif.
Baca Juga: Wajib Tahu Sebelum Makan Nanas! 5 Kelompok Ini Bisa Mengalami Keluhan
Kasus serupa, kata Mangapul, juga pernah terjadi di daerah lain. Pada April 2026, delapan siswa SD Swasta As Syifa di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, disebut mengalami dugaan keracunan setelah menyantap MBG dan sempat mendapat perawatan di puskesmas.
Sementara itu, pada Oktober 2025, sebanyak 134 siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan menemukan bakteri Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus melebihi ambang batas.
Empat Kasus, 700 Korban
Mangapul juga merujuk data Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Sepanjang 2026, disebut telah terjadi empat peristiwa keracunan MBG di Sumatera Utara dengan total 700 korban.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 699 merupakan siswa dan satu lainnya guru. Angka itu meningkat dibandingkan 2025 yang mencatat satu peristiwa dengan 107 korban.
Data tersebut, menurut Mangapul, menunjukkan perlunya pembenahan serius dalam tata kelola program MBG, khususnya dari sisi keamanan pangan dan pengawasan.
Baca Juga: Real Madrid vs Atletico Madrid: Mourinho Hadapi Simeone, Rekor Buruk Jadi Sorotan
Karena itu, pihaknya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan terhadap seluruh SPPG serta memberikan tindakan tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran yang menyebabkan makanan tidak aman dikonsumsi.
“ Kita ingin anak-anak mendapatkan makanan bergizi, bukan justru mendapatkan makanan yang membuat mereka sakit. Karena itu, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Mangapul juga mendorong pemerintah pusat dan daerah bersama BGN membuka hasil evaluasi pelaksanaan MBG secara transparan kepada publik.
Menurutnya, keterbukaan penting agar setiap kejadian dapat menjadi bahan perbaikan dan tidak kembali terulang di tempat lain.
“Dengan demikian, setiap kejadian dapat menjadi pelajaran untuk mencegah kasus serupa terulang dan program MBG benar-benar menjadi program peningkatan gizi, kesehatan dan kecerdasan anak Indonesia,” pungkasnya.(map/han)
Editor : Johan Panjaitan