MEDAN, SUMUTPOS.CO– Anggota Komite I DPD RI, Pdt Penrad Siagian menyoroti berbagai persoalan di Kota Medan, mulai dari pembangunan kota, keuangan pusat-daerah, serta tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk isu yang paling hangat belakangan ini, sulitnya masyarakat mendapatkan e-KTP akibat kelangkaan blangko.
Hal ini disampaikan langsung oleh Senator asal Sumatra Utara (Sumut) tersebut dalam pertemuan dengan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Haharap di Balai Kota Medan, Selasa (18/3/2025).
"Kami meminta agar Pemkot Medan segera menindaklanjuti hal ini dengan solusi konkret. Karena KTP merupakan dokumen identitas yang sangat vital bagi warga dalam mengakses layanan publik dan administrasi lainnya," kata Penrad dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/3/2025).
Selain itu, Penrad juga menyoroti tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan dampaknya terhadap kriminalitas di Kota Medan yang harus menjadi perhatian serius. Ia mendesak agar semua pihak bekerja lebih optimal dalam memberantas narkoba guna menciptakan lingkungan yang lebih aman.
"Tingginya angka penyalahgunaan narkoba yang berkontribusi terhadap meningkatnya kriminalitas. Saya berharap seluruh pihak terkait bekerja lebih serius dalam pemberantasan narkoba demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat," ujarnya.
Dalam sektor pendidikan, Penrad juga mengungkapkan pentingnya perhatian terhadap anak-anak dari daerah lain yang menempuh pendidikan di Medan dengan mendirikan sebuah asrama gratis. "Dengan posisi Kota Medan ini, saya pikir penting kita lakukan hal-hal seperti itu. Saya ingin menjadikan Kota Medan ini menjadi sebuah kota yang secara pendidikan kemudian inklusivitasnya kelihatan dengan simbol-simbol begitu," katanya.
Ia mengusulkan kepada Pemko Medan untuk membangun asrama bagi siswa kurang mampu tetapi berprestasi. Penrad berharap, rumah susun asrama menjadi ikon pendidikan Kota Medan di masa depan.
"Ayo kita sama-sama bergerak untuk membangun itu. Ini akan menjadi simbol bagaimana pendidikan ini dan inklusivitasnya menjadi ikon Kota Medan ke depan," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap mengungkapkan terkait pembagian hasil pajak antara pusat dan daerah. Ia menyebut, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Medan seharusnya membayar pajak ke daerah, bukan hanya ke kantor pusat mereka di Jakarta. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendukung pembangunan kota.
"Agar perusahaan-perusahaan yang ada di Medan juga membayar pajak ke Kota Medan karena banyak perusahaan yang ada di Medan berkantor pusat di Jakarta," ujar Zakiyuddin.
Merespons itu, sebagai Anggota DPD RI, Penrad menyebut siap membantu Pemerintah Kota Medan sebagai perpanjangan tangan dari daerah ke pemerintah pusat. "Tentu saya siap sebagaimana mandat undang-undang yang sudah diberikan kepada kami menjadi perpanjangan tangan aspirasi daerah dan tentu menjadi perpanjangan tangan dari pusat untuk menyampaikan hal-hal yang penting bagi daerah," ucap Penrad.
Di akhir pertemuan, harapan disampaikan agar layanan publik di Kota Medan terus membaik, sehingga dapat memperkuat citra kota sebagai wilayah yang cerdas, aman, dan inklusif.
"Pentingnya peningkatan layanan publik di Kota Medan agar lebih mudah diakses, efisien, dan inklusif, sejalan dengan visi menjadikan Medan sebagai kota yang cerdas, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya," ucap Penrad. (adz)
Editor : Redaksi