SUMUTPOS.CO- Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengungkapkan, mayoritas pengemudi ojol hanya menerima BHR sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Jumlah tersebut jauh dari ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang menetapkan BHR sebesar 20 persen dari pendapatan tahunan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan BHR Online 2025 sangat menyimpang.
"Kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu Presiden RI, membangkang Menaker RI dan membohongi Ojol seluruh Indonesia hanya demi menjaga citra baik di Presiden RI. Aplikator melaporkan bahwa BHR diberikan senilai hampir Rp1 juta, pembohongan besar," ujar Igun, Senin (24/3).
Igun mengungkapkan, banyak pengemudi ojol yang telah bekerja lebih dari lima tahun di satu platform hanya menerima Rp 50 ribu. Sementara itu, hanya segelintir pengemudi yang diklaim sebagai ‘ojol binaan’ yang mendapatkan BHR hingga Rp 900 ribu.
Bahkan, menurut Igun, pengemudi ojol yang diundang ke Istana dan bertemu Presiden Prabowo merupakan bagian dari kelompok ‘binaan’, sehingga mereka mendapat nominal lebih besar, sementara mayoritas ojol lainnya hanya mendapat Rp 50 ribu.
"Bagi kami, BHR Rp 50 ribu ini sudah merupakan bentuk bukti nyata dari suatu praktik perbudakan tersistematis terhadap Rakyat Indonesia yang bekerja sebagai ojol dan kami Asosiasi mengecam praktik perbudakan ini," ucapnya.
Sementara itu, seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah berdiskusi dengan para pimpinan perusahaan transportasi online, termasuk CEO Gojek Patrick Waluyo.
serta CEO Grab Anthony Tan, pada Senin (10/3). Ia meminta penyedia jasa ojol untuk memberikan THR atau BHR kepada driver mereka masing-masing. (jpc/ram)
Editor : Juli Rambe