SUMUTPOS.CO- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan jebol karena penerapan tarif baru impor dari Donald Trump.
"Tidak akan menggoyahkan APBN 2025," ujarnya dalam acara Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).
Sri Mulyani memastikan bahwa meskipun tarif impor tersebut berpotensi menambah tantangan bagi ekonomi Indonesia, APBN 2025 telah disusun sedemikian rupa untuk menanggulangi berbagai krisis dan memastikan stabilitas perekonomian.
"Jadi jangan khawatir, tidak akan jebol APBN-nya," tegas Sri Mulyani, memberikan penegasan kepada masyarakat dan dunia usaha yang mungkin khawatir dengan dampak kebijakan perdagangan internasional yang semakin kompleks ini.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa APBN 2025 telah didesain dengan defisit anggaran sebesar 2,53 persen, yang setara dengan Rp616 triliun. Desain APBN ini diharapkan mampu menyesuaikan dengan tantangan global yang ada, termasuk meningkatnya ketegangan perdagangan antara negara-negara besar seperti AS dan China. "Nilai defisit ini sudah disetujui oleh DPR melalui Undang-Undang 62 tahun 2024," tambahnya.
Program-program strategis yang dijalankan oleh Presiden Prabowo juga akan tetap dijaga, termasuk dalam sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama pemerintahan. Sri Mulyani memastikan bahwa meskipun ada inisiatif baru yang membutuhkan dana tambahan, pemerintah akan tetap mengakomodasi kebutuhan tersebut melalui APBN yang sudah disusun dengan sangat hati-hati.
Sri Mulyani menekankan bahwa program-program pendidikan yang sudah berjalan akan tetap dijaga, bahkan ada rencana untuk inisiatif baru yang sudah dialokasikan dalam APBN 2025.
"Banyak yang bertanya apakah APBN-nya jebol? Tidak, program pendidikan tetap kita jaga. Presiden Prabowo juga sudah meminta agar ini tetap dijaga," ujar Sri Mulyani, memastikan bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan tetap fokus pada keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia.
Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah juga berupaya untuk mencari alternatif pendapatan negara selain dari pajak. Salah satunya adalah melalui Danantara Indonesia, yang akan mengelola dividen BUMN yang sebelumnya masuk langsung ke kas negara. Danantara ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam memperkuat struktur pendapatan negara. (bbs/ram)
Editor : Juli Rambe