SUMUTPOS.CO- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi perhatian soal kasus oplosan beras premium yang ditaksir rugikan negara hampir Rp100 Triliun.
Tito menyebut, ada perusahaan besar yang ikut main dalam aksi jahat tersebut.
"Ada ironi besar yang terjadi saat ini. Di mana, saat stok beras di Indonesia begitu melimpah dan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog menyentuh 4,6 juta ton, tertinggi sejak kemerdekaan, namun harganya besar justru naik trennya. Kenapa? Salah satunya adalah (karena, red) ada temuan dari Kementerian Pertanian yang melihat bahwa ada beberapa praktek tidak baik. Terjadi distribusi tidak baik pasca panen,” ungkapnya, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara daring pada Selasa (22/7/2025).
Dia mengatakan, ada sejumlah perusahaan yang melakukan kecurangan dalam penjualan beras. Pertama, mengurangi takaran jumlah beras yang dijual. Dia mencontohkan, pada beras kemasan 5 Kilogram (Kg) ternyata hanya diisi 4,5 Kg. Artinya, ada 0,5 kg yang dikorupsi atau digelapkan. “Ini 0,5 kilogram per kantong, kali berapa juta kantong?” ungkapnya.
Modus kecurangan kedua adalah pengoplosan beras. Perusahaan mencampur beras kualitas premium dengan kualitas medium, yang kemudian dijual dengan harga premium.
“Ini dilakukan perusahaan-perusahaan, ada yang perusahan besar, bayangkan,” katanya. Sayangnya, ia tidak merinci perusahaan mana saja yang terlibat dalam aksi kejahatan ini.
Kecurangan ini, lanjut dia, bahkan membuat Presiden Prabowo Subianto menyebut mereka vampir sang penghisap darah. “Artinya menghisap darah rakyat. Rakyat yang harusnya ditolong malah darahnya dihisap, membuat beban rakyat menjadi tinggi,” tuturnya.
Merujuk dari data BPS, inflasi beras dari data seminggu terakhir, terjadi kenaikan jumlah daerah yang mengalami kondisi ini. Dari awalnya 178 daerah menjadi 205 daerah kabupaten/kota pada minggu ketiga Juli.
Dalam rapat tersebut, ia juga turut menyoroti soal inflasi Bawang Merah yang masih mendominasi. Begitu pula cabai rawit.
Menurutnya, meski keduanya bukan makanan pokok namun kenaikan harga dari dua komoditas tersebut tak boleh disepelekan. Mengingat peran keduanya cukup penting dalam bagian produk rempah yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia.
Karenanya, Tito meminta agar data dari BPS jadi acuan pemerintah daerah (pemda) untuk mencermati betul kondisi di wilayahnya. Terutama, di daerah yang terdeteksi inflasinya cukup tinggi di pekan ketiga Juli ini. Seperti Jakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.
“Jangan sampai di atas 3,5 persen. Tolong data ini benar-benar dipakai jadi warning,” tegasnya.
Dia juga meminta pemda segera rapat dengan BPS dan asosiasi pedagang untuk membedah soal penyebab inflasi di daerahnya. Apakah terkait supply atau distribusi.
Tito menyebut, masalah inflasi ini selalu mendapat atensi khusus oleh presiden. Minimal dua kali dalam sebulan, presiden selalu mengupdate hal ini padanya baik secara langsung maupun via telepon.
Dalam kesempatan yang sama, Mantan Kapolri ini turut menyinggung mengenai implementasi program strategis nasional. Dia menegaskan, bahwa program strategis nasional telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Di mana, ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk ikut menjalankan program strategis nasional dari pusat. “Pasal 67 poin f jelas sekali bahasanya, kewajiban daerah, kepala daerah wakil kepala daerah melaksanakan program strategis nasional,” ungkapnya. (jpc/ram)
Editor : Juli Rambe