JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com– Serangkaian aksi demonstrasi yang berujung pada kekerasan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah Indonesia menuai sorotan tajam dari dunia internasional.
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) mengutuk keras tindakan represif aparat dalam menangani aksi protes nasional yang dipicu oleh isu tunjangan DPR, kebijakan penghematan, hingga kesenjangan sosial-ekonomi.
Dalam pernyataan resmi yang diunggah di laman OHCHR, Senin (1/9), badan PBB tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan terhadap para demonstran.
“Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” tulis pernyataan tersebut.
OHCHR menegaskan bahwa aparat keamanan wajib menjunjung tinggi hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, sesuai standar internasional. Termasuk ketika militer dilibatkan dalam konteks penegakan hukum, seluruh aparat diminta patuh pada prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dan senjata api secara sah dan terukur.
“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap seluruh dugaan pelanggaran hak asasi manusia internasional,” lanjut pernyataan itu.
Selain itu, OHCHR juga meminta agar kebebasan pers tetap dijaga, agar media dapat melaporkan peristiwa secara independen tanpa tekanan.
Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, dalam keterangannya yang dikutip The Straits Times (2/9), menyebut bahwa kondisi di Indonesia saat ini sangat membutuhkan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
“Namun penyelidikan atas tewasnya korban selama aksi harus dilakukan secara cepat dan transparan,” ujarnya.
Pemerintah Siapkan Bantuan untuk Korban
Di dalam negeri, pemerintah menyatakan akan memberikan bantuan bagi seluruh korban dalam aksi demo, baik dari pihak sipil maupun aparat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap para korban.
“Presiden memberi atensi dan akan menindaklanjuti bantuan yang dibutuhkan para korban,” kata Mensos, Selasa (2/9).
Baca Juga: Mindset Miskin Bikin Hidup Sengsara Seumur Hidup, Inilah 5 Hal Yang Perlu Kamu Lakukan
Bantuan yang akan disalurkan mencakup biaya pengobatan, dukungan pendidikan bagi keluarga korban, hingga renovasi atau pembangunan rumah. Asesmen kebutuhan akan dilakukan oleh tim dari Istana, dan disalurkan melalui kementerian terkait.
Situasi nasional yang memanas juga direspons oleh para pimpinan majelis agama di Indonesia. Dalam pertemuan yang digelar di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (2/9), para tokoh agama menyampaikan pernyataan sikap dan seruan moral kepada seluruh elemen bangsa.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacky Manuputty, menyoroti sikap arogan dan pamer kemewahan dari sejumlah pejabat yang memperlebar jarak dengan masyarakat.
“Hindari perilaku kepongahan, flexing atau pamer kekayaan. Masyarakat jadi mudah tersulut ketika ada kebijakan negara yang menyakitkan,” ujarnya.
Ia mendesak agar kebijakan-kebijakan yang menyakiti rakyat, seperti kenaikan tunjangan DPR, segera direvisi. Sementara itu, ia menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan hak yang dilindungi konstitusi, selama dilakukan secara damai.
Pernyataan sikap bersama dibacakan oleh Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsyudi Suhud, mewakili seluruh pimpinan agama yang hadir. Berikut sembilan butir seruan tersebut:
Mengucapkan belasungkawa kepada seluruh korban yang jatuh dalam aksi demonstrasi.
1. Menyerukan agar semua pihak bijak menyikapi informasi demi menjaga kedamaian.
2. Mengingatkan bahaya benturan horizontal dan adu domba antarkelompok.
3. Menyampaikan aspirasi dalam bingkai kebenaran, kasih sayang, dan keadilan.
4. Menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan dalam menyampaikan pendapat.
5. Mengajak aparat bertindak adil dan bijaksana, serta mendengar aspirasi rakyat.
6. Mendesak penegak hukum bersikap profesional, transparan, dan tidak berlebihan.
7. Mengajak seluruh umat beragama memperkuat persatuan, toleransi, dan solidaritas.
8. Mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan bangsa seperti korupsi, kekerasan, dan penyalahgunaan wewenang.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan