SUMUT POS- Belakang beredar informasi rekrutmen Petugas Haji 2026 di media sosial. Pemerintah memastikan informasi tersebut tidak benar alias hoaks.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak.
"Soal di media sosial ada loker macam-macam, yang petugas haji, kemudian ASN haji-lah segala macem, itu tidak benar," kata Dahnil di kantornya (30/9).
Dia menegaskan haji 2026 menjadi otoritas Kemenhaj. Bukan lagi di Kementerian Agama (Kemenag) seperti sekarang.
"Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Haji dan Umrah, melakukan rekrutmen segala macem itu hoaks, itu tidak benar," tandasnya.
Dia menjelaskan saat ini progres persiapan haji 2026 memang terus berjalan. Seperti penyelesaian tender syarikah atau perusahaan pelayanan haji di masa Armuzna.
Sedangkan di Indonesia, Kemenhaj saat ini masih fokus pergeseran ASN dari kementerian-kementerian yang ada sebelumnya. Termasuk dari Kemenag, Kemenkes, Kemenkeu, bahkan dari Kejagung dan KPK juga. Semuanya untuk mengawal penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berintegritas.
Untuk mengawal proses migrasi itu, Kemenhaj melibatkan Kejaksaan dan KPK. "Nanti hari Jumat, Pak Menteri (Menhaj Mochammad Irfan Yusuf) akan ke KPK," jelasnya. Tujuannya bertemu dengan Ketua KPK untuk bicara dan menyerahkan data-data usulan pegawai Kemenhaj.
"Jadi loker-loker itu tidak benar, dan kalau Anda mau mendapatkan informasi yang benar tentu bisa mengikuti sosial medianya Kementerian Haji dan Umrah yang resmi atau website kami yang resmi," katanya.
Salah satu informasi lowongan petugas haji 2026 beredar di Instagram. Di dalam posternya, tertulis ada tiga formasi. Yaitu petugas administrasi haji, petugas lapangan/pendamping jamaah, dan tim kesehatan & logistik.
Banyak info janggal dalam lowongan tersebut. Misalnya selama ini yang mengurusi administrasi haji dipegang oleh ASN Kemenag. Maka nanti akan dipegang ASN Kemenhaj. Kemudian selama ini tidak ada lowongan untuk urusan logistik. (jpc/ram)
Editor : Juli Rambe