MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan langkah cepat untuk menekan lonjakan harga cabai merah yang menjadi penyumbang utama inflasi daerah. Salah satunya dengan mendatangkan 50 ton cabai merah dari Jember, Jawa Timur, sebagai bentuk intervensi pasokan.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu, Poppy Marulita Hutagalung, menjelaskan bahwa pengadaan cabai dari Jember merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumut, Bank Indonesia, dan Bulog.
“Pemerintah provinsi berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kami membeli cabai dari Jember sebanyak 50 ton dengan kualitas terbaik. Pengirimannya menggunakan sistem termoking dan peti kayu agar kualitas tetap terjaga hingga tiba di Medan,” ujar Poppy, Jumat (10/10/2025), di Kantor Gubernur Sumut.
Pasokan Fokus di Medan dan Deliserdang
Cabai impor dari Jember tersebut akan didistribusikan ke sejumlah titik strategis di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, dua wilayah yang menyumbang lebih dari 70 persen inflasi di Sumut.
“Kita memilih lokasi intervensi yang paling berdampak langsung. Satgas Pangan akan mengawal distribusi hingga ke tangan konsumen agar harga benar-benar turun di pasar,” jelas Poppy.
Pemprov juga telah memetakan jalur distribusi cabai di Sumut, termasuk wilayah yang rawan kebocoran pasokan ke luar daerah. “Kami punya peta distribusi lengkap, dan titik-titik bocor sudah kami awasi ketat bersama Satgas Pangan,” tegasnya.
Poppy menyebut, inflasi Sumut kini berada di angka 5,32 persen, dengan cabai merah menggantikan beras sebagai penyumbang utama inflasi.
“Bulan lalu beras jadi penyumbang tertinggi. Setelah kita kendalikan, sekarang cabai yang naik. Ini menunjukkan betapa dinamisnya pengaruh cuaca dan pasokan terhadap inflasi pangan,” terangnya.
Sejak awal 2025, Pemprov Sumut telah menggelar lebih dari 524 kegiatan pasar murah dan gerakan pangan murah, namun cuaca ekstrem membuat pasokan cabai terganggu dan harga melonjak di sejumlah pasar tradisional.
Perkuat Produksi Lokal dan BUMD Pangan
Untuk menghindari ketergantungan pada pasokan luar daerah, Pemprov Sumut mulai memperkuat peran BUMD seperti AIJ dan Dirga Surya agar terlibat dalam rantai tata niaga cabai hingga ke industrialisasi.
“Kita ingin BUMD terlibat langsung dari hulu ke hilir, bahkan ke arah produksi cabai kering dan cabai bubuk. Ini akan memperpendek rantai distribusi dan menstabilkan harga,” jelas Poppy.
Selain itu, Pemprov akan mengkampanyekan diversifikasi konsumsi cabai, agar masyarakat tidak bergantung pada cabai segar.
“Orang Sumut suka cabai gunung yang segar, tapi kita perlu mulai adaptif dengan cabai bubuk agar pasokan stabil,” tambahnya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemprov Sumut sudah mencantumkan Program Jaspro (Jaskop Cabai) yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini akan diperkuat lagi pada tahun 2026 dengan tambahan anggaran.
Namun, Poppy mengakui bahwa pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam rantai pasok pangan masih belum optimal.
“KAD sudah berjalan, tapi belum maksimal karena belum ada sistem insentif bagi daerah yang berkomitmen. Kalau ada reward, pelaksanaannya pasti lebih baik,” ujarnya.
Meski intervensi impor cabai dari Jember dinilai efektif menekan harga jangka pendek, tantangan jangka panjang masih besar. Ketergantungan pada pasokan luar daerah menunjukkan bahwa produksi lokal belum sepenuhnya kuat dan berkelanjutan.
Penguatan BUMD, industrialisasi cabai, serta modernisasi pertanian menjadi kunci agar kebijakan intervensi seperti ini tidak bersifat sesaat, tetapi mampu memperkuat ketahanan pangan Sumut secara struktural dan berkelanjutan.(san/han)
Editor : Johan Panjaitan