JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membawa Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ke Jakarta usai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (3/11/2025).
Turut serta dalam rombongan tersebut adalah Tata Maulana, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal dekat dengan Abdul Wahid. Mereka diterbangkan dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Jakarta menggunakan pesawat Citilink QG 937 pada Selasa (4/11) pukul 06.05 WIB.
Selain Abdul Wahid dan Tata Maulana, KPK juga mengamankan sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau Arief Setiawan, Sekretaris Dinas Ferry Yunanda, serta Kepala UPT I Khairil Anwar. Mereka semua tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.40 WIB dengan pengawalan ketat.
Abdul Wahid terlihat mengenakan kaus putih dan masker, berjalan cepat tanpa menjawab pertanyaan awak media. Setibanya di lokasi, ia langsung digiring ke lantai dua untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Hingga berita ini ditulis, KPK belum mengumumkan status hukum Abdul Wahid maupun pejabat lain yang diamankan. Namun, sumber internal menyebut operasi tersebut dilakukan di kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, ketika pimpinan dinas sedang menggelar rapat bersama para kepala UPT.
Dalam OTT itu, sekitar sepuluh orang diamankan, terdiri atas penyelenggara negara dan pihak swasta. Tim KPK juga menyita uang tunai yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi proyek infrastruktur.
Sementara itu, suasana di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, tampak lengang pada Selasa (4/11). Aktivitas pemerintahan tetap berlangsung, namun terasa kehati-hatian di antara aparatur sipil negara (ASN).
Ruang kerja gubernur di lantai dua terlihat sepi tanpa penjagaan tambahan dari pihak KPK. Beberapa agenda penting pemerintahan kini dipimpin oleh Sekdaprov Riau Syahrial Abdi, termasuk rapat koordinasi penurunan stunting dan pembahasan sektor migas.
Juru bicara KPK menyampaikan bahwa penyidik masih bekerja di lapangan dan belum dapat menjelaskan detail kasus.
“Tim masih terus bergerak, jadi kami belum bisa menyampaikan secara rinci terkait konstruksi perkaranya,” ujar perwakilan KPK.
OTT terhadap Gubernur Abdul Wahid sontak menggemparkan publik, mengingat ia baru menjabat belum genap satu periode penuh. Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Indonesia yang tersandung dugaan korupsi proyek pemerintah daerah.(jpc/han)
Editor : Johan Panjaitan