BANDA ACEH, Sumutpos.jawapos.com-Forum Ulama Aceh mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera sebagai bencana nasional. Penetapan tersebut dinilai krusial untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara lebih terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
Desakan itu menjadi rekomendasi utama hasil Muzakarah Ulama Aceh dan Doa Bersama untuk Korban Banjir Hidrometeorologi, yang dihadiri ratusan ulama, pimpinan dayah, dan tokoh keagamaan, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu (14/12).
Dikutip dari Harian Rakyat Aceh, para ulama menilai skala dan dampak bencana lintas provinsi membutuhkan penanganan luar biasa oleh pemerintah pusat. Selain penetapan status bencana nasional, forum juga mendorong penyusunan blueprint pembangunan Aceh pascabencana yang berorientasi jangka panjang.
Blueprint tersebut diharapkan tidak hanya fokus pada rehabilitasi fisik, tetapi juga mengintegrasikan mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.
Forum ulama turut menegaskan pentingnya kejujuran, transparansi, dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan. Mereka mendesak penegakan hukum secara tegas terhadap praktik perusakan lingkungan yang dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana.
Rekomendasi Keagamaan
Selain rekomendasi kebijakan, muzakarah juga menghasilkan sikap keagamaan. Ulama Aceh menegaskan bahwa praktik ibadah di masjid-masjid Aceh harus berlandaskan manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah, dengan akidah Asy’ariyah–Maturidiyah dan fikih mazhab Syafi’i, seraya tetap menghormati kearifan lokal dan tradisi keagamaan yang telah mengakar di masyarakat.
Pemerintah Janji Pulihkan Sawah Rusak
Di sisi lain, pemerintah pusat memastikan kehadiran negara bagi petani terdampak. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah akan membantu pemulihan sektor pertanian yang rusak akibat banjir.
Hal itu disampaikan Zulhas saat meninjau Desa Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Minggu (14/12). Dalam dialog bersama warga dan petani, terungkap sekitar 530 hektare lahan sawah rusak total, tertutup lumpur tebal, serta mengalami kerusakan saluran irigasi.
“Ini dulu lahan sawah semua. Sekarang rusak total. Air sampai dua meter,” keluh Amirullah, petani setempat.
Zulhas memastikan pemulihan infrastruktur pertanian menjadi perhatian khusus pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga menegaskan Kementerian Pertanian bergerak cepat memulihkan lahan pertanian terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah menyiapkan bantuan benih, alat dan mesin pertanian, hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani. Program rehabilitasi juga mencakup sektor jagung dan peternakan agar petani dapat kembali berproduksi dan bangkit secara ekonomi.
Akses Boat Bantuan Dikeluhkan
Namun di lapangan, sejumlah kendala masih terjadi. Program penyediaan boat gratis oleh Pemkab Bireuen di penyeberangan Krueng Tingkeum, Kecamatan Kuta Blang, menuai keluhan relawan.
Minimnya papan petunjuk dan informasi teknis membuat relawan kesulitan menemukan lokasi boat bantuan. “Kami dengar ada boat gratis, tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Hampir satu jam kami salah lokasi,” ujar Aulia, relawan dari Gandapura menuju Peusangan.
Kurangnya sosialisasi dinilai berpotensi menghambat distribusi bantuan, terutama dalam kondisi darurat yang menuntut kecepatan dan kepastian akses.
Lorong Bencana dari Medan ke Aceh Tamiang
Sementara itu, perjalanan darat dari Medan menuju Aceh Tamiang masih memperlihatkan jejak bencana yang belum sepenuhnya pulih. Tumpukan kayu, bangkai kendaraan, lumpur mengering, serta tenda-tenda darurat masih tampak di sepanjang jalur masuk kota.
Sebagian warga bahkan mendirikan tenda di depan rumah untuk menerima bantuan langsung dari pengendara yang melintas. Gambaran ini menegaskan bahwa pemulihan pascabencana masih membutuhkan kerja besar, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. (jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan