Nasional Metropolis Kesehatan Sumatera Utara Wisata & Kuliner Society Internasional Ekonomi

Gaji Guru dan PNS Tidak Naik, Uang Tidak Ada

Juli Rambe • Rabu, 24 Juni 2026 | 10:35 WIB
Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, Rabu (20/5/2026). (foto : Kementan)
Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027, Rabu (20/5/2026). (foto : Kementan)

 

SUMUT POS- Pemerintah telah mengeluarkan pernyataan bahwa gaji guru hingga PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak akan naik.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran tidak memadai karena ada kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun. 

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Baca Juga: Diduga Manipulasi Fakta Sidang, 6 Hakim PTUN dan PTTUN Medan Dilaporkan ke KY Sumut

"Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang, karena uangnya nggak ada, diambil terus,” ungkapnya. 

Dia kembali menyebut soal praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun. Hal ini turut menyebabkan kerugian negara secara masif.

“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” kata Prabowo.

Menurut perhitungan para ahli, Indonesia mengalami kerugian hingga USD150 miliar atau Rp2.500 triliun tiap tahun. Kekayaan yang harusnya dirasakan manfaatnya untuk pembangunan di dalam negeri, justru menguap pergi.

"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun,” ucapnya. 

Karena itu, berbagai upaya perbaikan tata kelola negara demi menutup celah kebocoran terus dilakukan pemerintah. Salah satu upaya yang kini dilakukan pemerintah dengan menerapkan kebijakan ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). 

Selain itu, pemerintah juga telah menutup hingga 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi. (bbs/ram)

 

Editor : Juli Rambe
#gaji guru #gaji pns #Anggaran Pemerintah