JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com- Pemerintah mulai membuka jalan untuk memperketat penyaluran subsidi BBM jenis Pertalite. Kelompok masyarakat berpenghasilan atas yang masuk desil 9-10 berpotensi menjadi sasaran pembatasan secara bertahap.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem untuk menerapkan kebijakan tersebut. Namun, pembatasan belum akan diberlakukan secara langsung karena mekanisme penyaluran subsidi masih dalam tahap pematangan.
“Pemerintah masih mempersiapkan sistem agar pembatasan subsidi bisa dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Baca Juga: Sambut HUT RI ke-81, Mahasiswa KKN STAIN Madina dan Warga Desa Gading Bangun Gapura Kemerdekaan
Menurut Purbaya, sistem yang dimiliki Pertamina saat ini dinilai sudah cukup mendukung apabila pembatasan subsidi mulai diterapkan. Kendati demikian, pemerintah belum menetapkan waktu pasti pemberlakuannya.
Dalam skema yang tengah dikaji, masyarakat yang tergolong desil 9-10 nantinya tidak lagi dapat membeli Pertalite bersubsidi. Mereka akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi sekaligus menjaga ruang fiskal. Pemerintah ingin memastikan anggaran subsidi BBM tidak terus menjadi beban yang terlalu besar bagi APBN.
Pertalite Seharusnya Menyasar Kelompok Rentan
Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai, secara konsep, subsidi Pertalite memang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan.
Kelompok tersebut, menurutnya, umumnya berada pada desil 1 hingga 4. Karena itu, pembatasan terhadap kelompok ekonomi atas dinilai sejalan dengan tujuan awal subsidi.
Baca Juga: Dokumen Tercecer Ternyata Dipegang Nany Widjaja, Terungkap di Persidangan
Namun, persoalan terbesar bukan semata-mata pada desain kebijakan, melainkan bagaimana sistem tersebut diterapkan di lapangan.
“Potensi kebocoran tetap ada karena pemerintah akan menghadapi tantangan dalam mengontrol dan memastikan penerima BBM bersubsidi benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” ujar Riefky.
Ia belum dapat menghitung besaran penghematan APBN yang berpotensi diperoleh dari kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah justru dapat mempertimbangkan skema subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak ketimbang memberikan subsidi pada produk BBM.
Salah satu opsi yang dinilai lebih tepat adalah bantuan langsung tunai kepada kelompok penerima yang telah diverifikasi.
Roda Dua Tetap Bisa Beli Pertalite
Di tengah rencana pembatasan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan kepastian bagi pengguna sepeda motor.
Bahlil menegaskan kendaraan roda dua masih diperbolehkan membeli BBM bersubsidi seperti biasa. Artinya, rencana pembatasan yang tengah dibahas pemerintah tidak serta-merta menyasar pengguna sepeda motor.
Baca Juga: Ini Karakter Orang yang Disukai di Dunia Kerja, Gampang Diterima di Berbagai Lingkungan Profesional
Bahlil mengatakan pembenahan subsidi tepat sasaran tengah dibahas bersama Kementerian Keuangan dan kementerian terkait. Pemerintah masih menyusun mekanisme agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Dia juga mengakui Pertalite selama ini masih dinikmati masyarakat dari kelompok ekonomi atas. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mengevaluasi kembali mekanisme penyaluran subsidi.
“Tujuannya agar anggaran subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran,” kata Bahlil.
Dengan demikian, pemerintah saat ini masih berada pada tahap menyiapkan sistem, bukan langsung memberlakukan pembatasan. Jika skema desil 9-10 nantinya diterapkan, kelompok masyarakat berpenghasilan atas akan menjadi salah satu sasaran utama, sementara pengguna roda dua masih dipastikan dapat menikmati Pertalite bersubsidi.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan