ACEH TAMIANG, SUMUT POS- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) meninjau Desa Lubuk Siduk, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (8/10/2026). Kunjungan itu bagian dari pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda daerah tersebut pada tahun lalu.
Peninjauan dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman, Ronny Hutahayan, didampingi Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra.
Dalam kunjungan itu, rombongan menyerahkan bantuan dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, kepada masyarakat setempat. Rombongan juga berdialog dengan warga yang tinggal di hunian sementara (huntara) yang sebelumnya dibangun atas inisiatif bantuan Menko AHY.
Baca Juga: Kurir asal Aceh Bawa 450 Pod Getar dari Malaysia
"Masyarakat menjalani kehidupannya bersama anak-anaknya di huntara dengan baik. Namun tentunya mereka memiliki pengharapan untuk dapat segera pindah ke hunian tetap," ujar Ronny.
Ronny menjelaskan, lokasi hunian tetap (huntap) berjarak sekitar 100 meter dari huntara. Total lahan mencapai 10 hektare dan akan dibangun 169 unit rumah, lengkap dengan prasarana dan utilitas berupa jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penerangan, serta akses air bersih.
Menurutnya, proses land clearing dan pembangunan huntap berjalan sesuai rencana balai terkait.
"Harapannya dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026," kata Ronny.
Ia pun mengapresiasi bupati, kementerian dan lembaga pusat, serta organisasi perangkat daerah yang disebutnya bekerja siang dan malam menghadirkan huntap bagi warga terdampak.
Ronny menyebut Aceh Tamiang sebagai daerah yang terdampak paling masif sehingga membutuhkan pembangunan huntap paling besar. Total rencana penyediaan huntap di kabupaten ini mencapai lebih dari 18.000 unit, terdiri atas huntap dari BNPB dan huntap relokasi dari Kementerian PKP yang jumlahnya lebih dari 10.000 unit.
Berdasarkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan semula dijadwalkan tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Namun, kata Ronny, ada direktif Presiden pada 25 Mei 2026 yang meminta percepatan menjadi dua tahun.
"Ini tugas besar dan berat, tetapi niat Bapak Presiden sangat mulia untuk segera menyelesaikan huntap," ungkapnya. Untuk 2026, target Kementerian PKP di Aceh Tamiang sebanyak 2.399 unit.
Terkait capaian, Ronny mengakui pekerjaan masih berjalan. Dari keseluruhan target, baru sekitar 1.000 unit yang selesai. Ia menegaskan penyelesaiannya memerlukan kolaborasi seluruh instansi pusat dan daerah. Pekerjaan rumahnya memang besar dan berat, dan masih terus kita kejar," jelasnya.
Ronny mengungkapkan, pengadaan lahan memakan waktu cukup lama karena pemerintah memastikan lokasi berada di luar zona rawan bencana demi keselamatan warga.
Selain itu, ada prosedur hukum yang harus dipenuhi, termasuk pelepasan hak guna usaha (HGU), yang dipercepat bersama Kantor Pertanahan ATR/BPN. Ia menegaskan kehadiran kementerian bukan sekadar meninjau langsung, tetapi mendorong sinergi.
"Kita ingin memastikan bukan hanya monitoring dan evaluasi di akhir, tetapi selama proses pembangunan berlangsung," pungkasnya.(san/ram)
Editor : Juli Rambe