MEDAN, SUMUTPOS.CO - Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumatera Utara M Mahfullah Pratama Daulay SSTP MAP menyesali munculnya isu mengenai pemotongan gaji para securiti di jajaran Dispora Sumut.
"Berita itu tak benar dan terkesan mengada-ada," ujar Mahfullah Pratama Daulay dengan santai ketika dikonfirmasi wartawan, Minggu (2/2).
Dijelaskannya, penyediaan jasa tenaga kebersihan, keamanan atau sekuriti di Dispora Sumut dilakukan melalui outsourcing dari penyedia jasa atau pihak kedua. Artinya gaji mereka juga dibayarkan oleh penyedia jasa tersebut
"Sepengetahuan saya gaji mereka dibayar dengan sistem payroll atau tranfer langsung ke rekening pekerja. Jadi, sangat mustahil bagi kami melakukan pemotongan. Dan sistem penggajian sekuriti ditetapkan sesuai peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP),” jelasnya.
Untuk itu, pria yang akrab dipanggil Ipunk itu menyesali adanya berita bahwa Dispora Sumut melakukan pemotongan gaji. "Seharusnya sebelum dibuat ada kroscek atau konfirmasi lebih dahulu kepada kami. Kalau seperti ini kan bisa menimbulkan opini buruk,” paparnya.
Sebelumnya, ada berita menyebutkan bahwa sekuriti Dispora Sumut mengeluhkan pemotongan gaji yang diduga dilakukan oleh Kepala Subbagian Umum Dispora Sumut. Seorang sekuriti yang menjadi sumber berita itu bercerita bahwa pemotongan itu sebesar Rp700 ribu untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut sang sekuriti yang tidak disebutkan namanya, gaji mereka tahun 2024 sebesar Rp2.875.000 dan direncanakan naik menjadi Rp3.765.000 pada 2025.
"Namun Kasubbag mengatakan, kami hanya akan menerima tiga juta rupiah per bulan pada ini. Padahal sebelumnya kami diberitahu bahwa gaji kami sekitar Rp3,7 juta. Kami sangat kecewa,” beber sumber itu.
Ipunk menegaskan, berita itu tidak benar. "Berita itu tak benar. Begitupun, saya menganggap berita yang sempat beredar merupakan masukan. Namun kalau masih berlanjut, maka itu pantas dicurigai ada sesuatu,” klaim mantan Kasatpol PP Provsu tersebut.
Kadispora Sumut berharap agar ke depannya jangan ada lagi berita yang dapat merugikan orang lain. Saya juga punya hak untuk melaporkan para pihak yang telah membuat berita ini, namun saat ini kami memilih untuk melakukan klarifikasi," tambanya.
"Sebelumnya saya sudah menanyakan pada Kasubbag Umum. Kasubbag Umum juga telah menanyakan kepada para security terkait hal ini, namun para sekuriti mengaku tidak pernah menyampaikan hal-hal seperti itu," ungkapnya.
Ipunk juga menambahkan bahwasanya seharusnya pihak media menyebutkan identitas sekuriti yang melaporkan agar hala tersebut bisa ditindaklanjuti. Sepanjang media tidak menyampaikan identitas pelapor, maka Ipunk menganggap berita hanyalah isapan jempol belaka.
Ipunk menambahkan silahkan dibuka secara transparan, jika tidak maka pihaknya juga dapat melakukan proses hukum terhadap media ataupun oknum yang menyebar luaskan berita bohong tersebut.
Pihaknya saat ini sebenarnya sedang sangat fokus menuntaskan dua tugas besar, sehingga wajar terkejut dengan munculnya berita seperti itu. “Kami saat ini sedang berusaha menyiapkan konsep dan solusi terbaik pemanfaatan venue pasca PON (Pekan Olahraga Nasional) 2024. Di antaranya dengan melakukan pertemuan intensif dengan pengurus cabang olahraga terkait,” papar Ipunk.
Dispora Sumut juga sedang menyiapkan Pergub (Peraturan Gubernur) Desain Olahraga Daerah (DOD) Sumatera Utara. Beberapa diskusi dan kajian sudah dan akan dilakukan, supaya Pergub DOD itu nantinya maksimal.
“Jadi jika berita tidak benar soal pemotongan gaji sekuriti ini masih berlanjut, saya pantas curiga ada hal lain yang melatarinya. Berarti ada rencana dan upaya masif di baliknya. Dan, kalau ini masih berlanjut kami akan menempuh jalur hukum," pungkasnya. (dek)
Editor : Redaksi