By: Fahmi Prayoga, S.E
Economist, Public Policy Analyst, and Researcher of SmartID
Ada satu ironi kecil dalam ekonomi kita. Sesuatu yang tidak terlihat sering kali justru paling menentukan. Dolar Amerika Serikat, misalnya, hampir tidak pernah muncul di warung kopi di Mandailing Natal, kios pupuk di Simalungun, pasar ikan di Sibolga, atau kedai sembako di pelosok Langkat. Orang membeli beras, cabai, minyak goreng, telur, gula, dan ongkos angkut tetap dengan rupiah.
Tetapi ekonomi tidak selalu bekerja melalui benda yang tampak. Ia bekerja melalui hubungan yang panjang: harga energi, biaya logistik, bahan baku impor, pupuk, pakan ternak, obat-obatan, mesin, suku cadang, dan ekspektasi produsen. Di sana, dolar bisa hadir tanpa perlu masuk ke laci kasir warung.
Karena itu, mengatakan bahwa masyarakat desa tidak terpengaruh oleh dolar hanya karena mereka tidak memakai dolar adalah kesimpulan yang terlalu cepat. Benar secara kasatmata, tetapi lemah secara ekonomi. Sama seperti mengatakan bahwa seseorang tidak terkena hujan hanya karena ia tidak melihat awan. Padahal airnya sudah membasahi jalan.
Kurs sebagai Jembatan Biaya
Kurs bukan sekadar angka di layar bank. Ia bukan hanya urusan importir besar, pejabat yang bepergian ke luar negeri, atau pengusaha yang membayar utang dalam valuta asing. Dalam ekonomi terbuka, kurs adalah jembatan antara harga dunia dan harga lokal. Ketika rupiah melemah, jembatan itu membawa beban dari luar ke dalam negeri.
Baca Juga: Google Maps Heboh, Muncul Lokasi ‘Gorong-Gorong Jokowi’ hingga Jadi Perbincangan Warganet
Beban itu tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang pelan-pelan. Hari ini rupiah melemah, besok harga belum berubah. Tetapi beberapa pekan kemudian, biaya angkut naik, harga pupuk bergerak, minyak goreng menyesuaikan, pakan ternak lebih mahal, dan barang kemasan di warung ikut berubah. Rakyat mungkin tidak membaca pergerakan kurs setiap pagi. Namun mereka membaca dampaknya di nota belanja.
Di Sumatera Utara, hubungan itu mudah dibayangkan. Petani di Karo membutuhkan pupuk dan pestisida. Peternak di Deli Serdang membutuhkan pakan. Nelayan di Pantai Barat membutuhkan BBM, es, dan peralatan. Pedagang kecil membutuhkan ongkos distribusi yang stabil. Jika sebagian dari rantai biaya itu bergantung pada harga impor atau energi, maka pelemahan rupiah akan ikut memengaruhi harga akhir yang dibayar masyarakat.
Rupiah di Tangan, Dolar di Balik Harga
Dolar tidak perlu hadir sebagai uang tunai. Ia cukup hadir sebagai biaya. Di sinilah kita perlu membedakan antara alat transaksi dan pembentuk harga. Rakyat desa memang bertransaksi dengan rupiah. Tetapi barang yang mereka beli tidak selalu lahir dari dunia yang sepenuhnya rupiah. Ada bahan baku yang diimpor. Ada energi yang harganya terhubung dengan pasar global. Ada mesin dan suku cadang yang dibayar dengan mata uang asing. Ada perusahaan yang memiliki utang valas. Ada distributor yang menghitung ulang risiko dan ongkosnya. Pada akhirnya, semua itu bisa berakhir di tempat yang paling sederhana: dapur.
Baca Juga: Polisi Ciduk Sepasang Kekasih Pengedar Sabu di Medan Sunggal
Ketika harga minyak goreng naik, yang pertama merasakan bukan analis pasar uang, melainkan ibu rumah tangga. Ketika harga pakan naik, peternak kecil menimbang ulang biaya produksinya. Ketika ongkos angkut bertambah, pedagang pasar menaikkan harga sedikit demi sedikit. Ketika pupuk mahal, petani menghadapi pilihan sulit: mengurangi penggunaan pupuk, menunda tanam, atau menerima margin yang lebih tipis.
Maka kurs sebenarnya adalah cerita tentang distribusi beban. Siapa yang menanggung biaya ketika mata uang melemah? Sebagian ditanggung produsen melalui keuntungan yang berkurang. Sebagian ditanggung pekerja melalui ekspansi usaha yang tertahan. Sebagian lagi ditanggung konsumen melalui harga yang naik. Dalam banyak kasus, yang paling lemah posisi tawarnya justru membayar paling cepat. Di sinilah persoalan menjadi bukan hanya ekonomi, tetapi juga keadilan.
Yang Lemah Yang Menanggung
Rakyat kecil sering kali tidak punya akses untuk melindungi diri dari gejolak kurs. Mereka tidak punya instrumen lindung nilai. Mereka tidak punya portofolio valas. Mereka tidak memindahkan aset ke mata uang asing. Mereka hanya punya pendapatan harian atau bulanan yang nilainya tetap, sementara harga barang bergerak mengikuti tekanan biaya. Itulah sebabnya pelemahan rupiah tidak boleh dibaca hanya sebagai persoalan teknis moneter. Ia menyentuh daya beli dan martabat hidup.
Baca Juga: Sekber GOKEKSU Komitmen Kawal RUU Masyarakat Adat hingga Disahkan DPR RI
Namun, kita juga tidak perlu melihat desa semata-mata sebagai korban. Desa memiliki daya tahan yang sering dilupakan oleh cara pandang ekonomi modern. Di banyak tempat, masih ada kebun, sawah, pekarangan, ternak kecil, jaringan sosial, gotong royong, dan konsumsi pangan lokal. Ketika harga barang impor naik, sebagian masyarakat desa masih bisa bertahan dengan substitusi: singkong, ubi, jagung lokal, sayur pekarangan, ikan lokal, atau hasil kebun sendiri.
Ini kekuatan yang tidak selalu dimiliki kota. Kota hidup dari pasar. Desa, sebagian, masih hidup dari alam dan hubungan sosial. Karena itu, ketahanan desa bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga soal akses terhadap sumber penghidupan. Di tengah gejolak global, ekonomi sirkular desa dapat menjadi bantalan.
Tetapi bantalan sosial tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk abai. Justru karena desa memiliki potensi ketahanan, kebijakan publik harus memperkuatnya. Kedaulatan pangan dan energi tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus diterjemahkan menjadi irigasi yang baik, bibit yang tersedia, pupuk yang terjangkau, jalan produksi yang layak, gudang pangan yang berfungsi, dan data penerima bantuan yang akurat.
Menenangkan Bukan Mengecilkan Masalah
Jika rupiah melemah, pemerintah perlu menjelaskan kanal dampaknya secara jujur. Publik tidak cukup diberi kalimat penenang. Publik membutuhkan penjelasan: komoditas apa yang rentan, kelompok mana yang paling terdampak, kebijakan stabilisasi apa yang ditempuh, dan bagaimana perlindungan daya beli dilakukan. Kepercayaan tidak lahir dari pernyataan yang menyederhanakan masalah. Kepercayaan lahir dari kebijakan yang kredibel.
Baca Juga: Sekber GOKEKSU Komitmen Kawal RUU Masyarakat Adat hingga Disahkan DPR RI
Menenangkan publik memang penting. Pasar mudah panik. Ekspektasi buruk bisa memperburuk keadaan. Tetapi menenangkan tidak sama dengan mengecilkan persoalan. Kita bisa optimistis tanpa menutup mata. Kita bisa menjaga kepercayaan tanpa mengabaikan kenyataan.
Membela rupiah juga tidak cukup dengan imbauan. Rupiah dibela melalui disiplin fiskal, kredibilitas moneter, penguatan produksi domestik, stabilitas harga pangan, efisiensi logistik, dan pengurangan ketergantungan impor. Rupiah tidak hanya dijaga di pasar uang. Ia juga dijaga di sawah, pelabuhan, pabrik, gudang, jalan desa, dan pasar tradisional.
Sebab pada akhirnya, kurs adalah bahasa lain dari struktur ekonomi. Jika struktur ekonomi kita terlalu bergantung pada impor energi, bahan pangan, bahan baku, dan barang antara, maka setiap guncangan dolar akan mudah merembes ke rumah tangga. Sebaliknya, jika produksi domestik kuat, logistik efisien, dan desa diberdayakan sebagai pusat ketahanan pangan, maka tekanan global tidak akan selalu berubah menjadi tekanan dapur.
Editor : Redaksi