MEDAN, SUMUT POS- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp43 miliar untuk program unggulan bersekolah gratis. Program ini akan diluncurkan pada tahun ajaran 2026- 2027 mendatang.
Program ini menjadi salah satu kebijakan strategis daerah untuk menjamin akses pendidikan gratis bagi siswa di wilayah tertentu, khususnya daerah yang terdampak bencana.
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, mengatakan program ini awalnya dirancang secara terbatas, namun kemudian mengalami perluasan cakupan menyusul kondisi darurat yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Program Unggulan Bersekolah Gratis ini rencananya kita luncurkan menjelang tahun ajaran baru 2026–2027, dan pelaksanaannya langsung dimulai pada tahun ajaran tersebut,” ujar Alexander saat memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (21/1/2026).
Alexander menjelaskan, pada tahap awal program PUBG hanya ditujukan untuk wilayah Kepulauan Nias. Namun, setelah terjadinya bencana di 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, pemerintah provinsi memutuskan untuk memperluas sasaran program.
“Kita melihat kondisi pascabencana di beberapa daerah cukup memprihatinkan. Karena itu, Bapak Gubernur mengarahkan agar program ini tidak hanya difokuskan di Kepulauan Nias, tetapi juga diperluas ke daerah-daerah yang paling terdampak,” katanya.
Adapun lima kabupaten/kota yang menjadi fokus perluasan program PUBG adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), dan Kabupaten Langkat, selain Kepulauan Nias.
Alexander menegaskan bahwa program ini berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota yang terdampak, bukan hanya kecamatan atau zona tertentu.
“Jadi ini berlaku menyeluruh di kabupaten/kota tersebut, bukan hanya di kecamatan tertentu saja,” tegasnya.
Dari sisi sasaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan sekitar 41.000 siswa di wilayah Kepulauan Nias untuk menerima manfaat program PUBG, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp21 miliar.
Sementara itu, untuk lima kabupaten/kota terdampak bencana, jumlah sasaran diperkirakan mencapai 51.000 siswa dengan alokasi anggaran sekitar Rp22 miliar.
“Kalau kita total, anggaran yang disiapkan untuk program ini sekitar Rp43 miliar, mencakup Kepulauan Nias dan lima kabupaten/kota terdampak bencana,” jelas Alexander.
Terkait mekanisme pelaksanaan, Alexander menyebutkan bahwa saat ini pemerintah provinsi tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum dan petunjuk teknis program PUBG.
“Pergub sedang kita siapkan agar pelaksanaannya nanti jelas dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” ujarnya.
Untuk skema pendanaan, program PUBG akan menggunakan model Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah. Dana tersebut akan ditransfer langsung ke rekening sekolah, sehingga sekolah dapat mengelola kebutuhan operasional pendidikan secara mandiri dan transparan.
Program ini juga bersifat universal, tanpa membedakan latar belakang ekonomi siswa.
“Tidak ada klasifikasi siswa mampu atau kurang mampu. Semua siswa kita perlakukan sama dan semuanya akan ditanggung,” kata Alexander.
Ia menambahkan, besaran dana yang diterima sekolah melalui program PUBG diharapkan lebih besar dibandingkan skema SPP yang berlaku saat ini, karena seluruh biaya pendidikan akan ditanggung pemerintah.
“Karena ini gratis sepenuhnya, tidak boleh ada lagi siswa yang membayar. Maka dananya tentu kita hitung lebih besar agar operasional sekolah tetap berjalan optimal,” tambahnya.
Alexander juga menegaskan bahwa Gubernur Sumatera Utara memberikan arahan tegas agar pelaksanaan program Unggulan Bersekolah Gratis tidak mengorbankan kualitas pendidikan.
“Bapak Gubernur menekankan bahwa meskipun sekolah digratiskan, kualitas pendidikan tidak boleh turun. Mutu pembelajaran harus tetap terjaga,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Sumatera Utara akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada sekolah, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat agar implementasi program PUBG dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Dalam waktu dekat kita akan lakukan sosialisasi, supaya semua pihak memahami mekanisme dan tidak ada kesalahpahaman saat program ini berjalan,” pungkas Alexander. (rel/san/ram)
Editor : Juli Rambe