Sumutpos.jawapos.com-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar kuliah umum bertema: Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim. Kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Goes to Campus digelar di Auditorium Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri Medan.
Wakil Ketua MPR RI, Dr. Eddy Soeparno, M.H. menjadi narasumber utama pada kuliah umum yang diikuti ratusan mahasiswa dan sivitas akademika UMSU. Goes to campus yang dihadiri Rektor UMSU Prof. Dr. Agussani, M.AP ketua BPH UMSU beserta wakil rektor, dekan dan ketua program studi UMSU ini dipandu Dosen FEB UMSU Agus Sani, S.E., M.Sc.
MPR Goes to Campus merupakan sebuah program edukasi kebangsaan yang bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan mahasiswa, mendorong peran generasi muda dalam pembangunan serta membahas isu-isu strategis nasional, termasuk tantangan global seperti kebijakan publik dan krisis iklim.
Baca Juga: Bermain Lepas Jadi Rahasia Kemenangan Bhayangkara Presisi saat Melawan Garuda Jaya
Kuliah umum berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta yang memadati ruangan untuk mendengarkan pemaparan terkait tantangan perubahan iklim dan pentingnya peralihan menuju energi bersih.
Rektor UMSU Prof. Dr. Agussani, M.AP. menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang mampu menjawab tantangan global, termasuk isu perubahan iklim.
"Perguruan tinggi tidak hanya mencetak lulusan yang unggul secara akademik. Tetapi juga harus melahirkan generasi yang berintegritas, memiliki kepedulian sosial dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Prof. Dr. Agussani, M.AP. juga mendorong mahasiswa untuk aktif mengambil peran dalam isu-isu strategis nasional. "Kita mengenal Pak Eddy Soeparno. Tokoh nasional yang concern terhadap isu energi terbarukan. Karena itu, momentum kuliah umum ini harus dimanfaatkan untuk memperluas wawasan, agar mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari solusi," tambahnya.
Rektor juga menjelaskan tentang capaian UMSU dan komitmen universitas dalam memgembangkan inovasi energi terbarukan. Upaya itu dilakukan dengan kerja sama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri.
Selain itu, lanjutnya, UMSU sebagai amal usaha Muhammadiyah juga sedang melakukan pembangunan auditorium berkemajuan dan walidah sport hall dalam rangka pelaksanaan muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah tahun 2027.
Dalam kuliah umumnya, Dr. Eddy Soeparno, M.H menekankan bahwa transisi energi merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. "Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah kita rasakan hari ini. Karena itu, transisi energi menjadi sebuah keharusan," tegasnya.
Wakil ketua MPR RI menjelaskan bahwa ketergantungan pada energi fosil menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya emisi karbon yang berdampak pada pemanasan global. "Kita harus mulai beralih ke energi terbarukan. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi dan masa depan bangsa," jelasnya.
Baca Juga: Persikad v PSMS: Duel Krusial
Dr. Eddy Soeparno, M.H juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses transisi energi. "Mahasiswa harus menjadi agen perubahan. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi ambil peran dalam mendorong inovasi dan kebijakan yang pro-lingkungan," ujarnya.
Dalam konteks kebijakan nasional, wakil ketua MPR RI mendorong pemerintah untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun mitigasi krisis iklim. Ia mengingatkan bahwa tanpa agenda mitigasi yang jelas dan terarah, dampak krisis iklim akan semakin memburuk.
"Selama ini, kebijakan iklim Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang belum sepenuhnya terkoordinasi. Keberadaan RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang menyatukan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, serta mekanisme evaluasi kebijakan perubahan iklim lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan," sebutnya.
Dr. Eddy Soeparno, M.H menekankan urgensi percepatan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai instrumen kunci dalam integrasi kebijakan nasional.
'Keberadaan undang-undang khusus perubahan iklim akan memberikan kepastian arah kebijakan jangka panjang mitigasi iklim, serta memperkuat akuntabilitas negara dalam memenuhi komitmen penurunan emisi," tambahnya.
Ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. "Sejak awal saya terus mendorong agar kampus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan menghadapi dampak krisis iklim ini. Hasil riset dan data-data ilmiah dari universitas sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat dan berdampak," jelasnya.
Selain itu, Dr. Eddy Soeparno, M.H menekankan bahwa keberhasilan transisi energi memerlukan kebijakan berbasis data dan riset ilmiah serta kolaborasi lintas sektor. "Kebijakan yang baik harus didasarkan pada data dan riset. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi krisis iklim," ungkapnya.
Kuliah umum ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya transisi energi. Sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang berintegritas, kritis dan berkomitmen dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. (dmp)
Editor : Johan Panjaitan