MEDAN, SUMUT POS- Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumatera Utara, Chrisye Sitorus, menyatakan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Ia menegaskan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat tetap menjadi pilihan terbaik untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurut Chrisye, sistem pemilihan yang diwakilkan kepada DPRD berpotensi menggerus prinsip kedaulatan rakyat. Karena itu, GMKI Sumut memandang pemilihan langsung sebagai instrumen penting dalam memastikan partisipasi publik dan legitimasi kepemimpinan daerah.
“Pemilihan langsung memberi ruang kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Ini adalah esensi demokrasi yang tidak boleh dikurangi,” ujarnya saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Jumat (9/1/2026).
Chrisye secara tegas menyatakan penolakannya terhadap sistem pemilihan kepala daerah yang diwakilkan melalui DPRD.
"Kita menilai mekanisme tersebut berisiko menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara," ucapnya.
GMKI Sumut, kata Chrisye, berharap demokrasi yang lebih berkualitas dapat terus terjaga melalui pemilihan langsung. Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat dalam Pilkada merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
Terkait berbagai persoalan teknis dalam pelaksanaan pemilihan langsung, seperti persoalan biaya dan potensi penyimpangan, Chrisye menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengganti sistem pemilihan. Ia menilai masalah teknis harus diselesaikan dengan perbaikan regulasi dan pengawasan, bukan dengan mengubah mekanisme dasar demokrasi.
“Kalau ada masalah teknis, solusinya adalah pembenahan sistem, bukan mengganti pemilihan langsung dengan sistem perwakilan,” katanya.
Chrisye menegaskan bahwa pandangan yang disampaikannya saat ini belum merupakan pernyataan resmi GMKI Sumatera Utara. Ia menyebutkan bahwa sikap organisasi secara resmi belum dikeluarkan karena dianggap masih terlalu dini.
Meski demikian, ia menyebut pernyataannya dapat dipahami sebagai pandangan awal atau “pernyataan awal” GMKI Sumut, mengingat
"Hingga saat ini GMKI Sumut memang belum mengeluarkan sikap resmi terkait wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD,"ucapnya. (rel/san/ram)
Editor : Juli Rambe