MEDAN, SUMUT POS- Pengamat Politik dan Pemerintahan, Rafriandi Nasution, menilai dinamika demokrasi internal Partai Golkar, khususnya dalam pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), masih sangat ditentukan oleh peran sentral Ketua Umum dan pengurus pusat. Menurutnya, mekanisme pemungutan suara di tingkat daerah kerap tidak menjadi penentu utama hasil akhir.
Rafriandi menjelaskan bahwa dalam tradisi politik Golkar, Ketua Umum memiliki apa yang ia sebut sebagai hak prioritas untuk menentukan siapa yang layak memimpin, meskipun proses demokrasi internal telah menghasilkan kandidat lain.
“Di Golkar, hasil pemilihan suara bukan jaminan mutlak. Keputusan final tetap berada di tangan Ketua Umum dan pengurus pusat,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Senin (19/1/2026).
Ia mencontohkan sejumlah kasus sebelumnya, seperti pencopotan Musa Rajekshah (Ijeck) dari posisi Ketua DPD Golkar Sumut dan penunjukan Ahmad Doli Kurnia sebagai pelaksana tugas. Rafriandi juga menyinggung dinamika saat Yasir Ridho Lubis disebut memenangkan pertarungan internal, namun kepemimpinan akhirnya jatuh kepada Ijeck melalui diskresi Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.
Menurut Rafriandi, pola tersebut menunjukkan bahwa demokrasi internal Golkar memiliki karakteristik berbeda dibanding partai lain. Proses musyawarah dan pemilihan tetap berjalan, namun keputusan akhir sangat bergantung pada kehendak pusat.
Ia menilai loyalitas ketua-ketua DPD menjadi faktor krusial dalam dinamika tersebut. Para pimpinan daerah, kata Rafriandi, cenderung mengikuti arahan pusat demi mempertahankan jabatan mereka.
“Ketua Umum sudah ‘menyantuni’ DPD I dan DPD II. Artinya, ada relasi loyalitas yang kuat. Jika menolak keputusan pusat, risikonya bisa diberhentikan secara otomatis,” jelasnya.
Terkait kontestasi Ketua DPD Golkar Sumut, Rafriandi melihat posisi Henry Sitorus relatif aman selama tidak ada pernyataan atau sikap terbuka dari pengurus pusat yang melemahkannya. Selama tokoh-tokoh seperti Ahmad Doli Kurnia, Sekjen DPP Golkar, atau Haji Buyung belum bersuara, dukungan pusat terhadap Henry dinilai masih solid.
Sementara itu, kehadiran Andar Amin Harahap dalam kontestasi dinilai lebih sebagai bagian dari dinamika politik internal. Rafriandi menyebut kemungkinan Andar Amin berperan untuk menciptakan kesan demokrasi yang hidup dan menarik perhatian publik serta media.
“Sulit membayangkan Andar Amin benar-benar maju tanpa lampu hijau dari pusat. Risikonya besar bagi karier politiknya ke depan,” katanya.
Rafriandi juga menepis anggapan bahwa penentuan ketua hanya bergantung pada politik uang. Menurutnya, yang lebih dominan adalah operasi senyap penugasan individu tertentu untuk melakukan pendekatan politik secara terstruktur kepada pemilik suara.
Secara keseluruhan, Rafriandi menegaskan bahwa demokrasi internal Partai Golkar berjalan dalam kerangka yang unik. Meski proses pemilihan di tingkat daerah tetap dilakukan, keputusan akhir sangat ditentukan oleh intervensi dan diskresi Ketua Umum serta pengurus pusat.
"Kondisi ini membuat arah dukungan ketua-ketua DPD lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan mempertahankan posisi dibanding hasil pemungutan suara semata," ucapnya. (san/ram)
Editor : Juli Rambe