MEDAN, SUMUT POS- Hingga tujuh bulan setelah Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) digelar, Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk kepengurusan DPD Golkar Sumut masih belum juga diterbitkan.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan kader, terlebih sejumlah daerah lain sudah mulai melaksanakan pelantikan kepengurusan baru Partai berlambang Pohon Beringin tersebut.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan bahwa belum diterbitkannya SK DPD Golkar Sumut bukan disebabkan adanya persoalan di internal partai.
Baca Juga: Keluarga Bantah WLG Mati Bunuh Diri, Robi Barus : Polisi Harus Usut Tuntas Seluruh Indikasi Kejangga
Menurutnya, proses tersebut saat ini hanya tinggal menunggu waktu Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Masih menunggu waktu Ketua Umum, karena kesibukan Ketua Umum sebagai Menteri ESDM," ujar Doli saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Kamis (6/8/2026).
Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang terkait lambatnya penerbitan SK kepengurusan DPD Golkar Sumut, meskipun Musda telah berlangsung sekitar tujuh bulan lalu.
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena DPD Partai Golkar Aceh telah lebih dahulu melaksanakan pelantikan kepengurusan. Sementara itu, DPD Partai Golkar Riau juga dijadwalkan segera dilantik dalam waktu dekat.
Padahal, Musda Partai Golkar Sumatera Utara dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan dengan Musda di Aceh maupun Riau.
Menanggapi hal itu, Doli menegaskan tidak ada persoalan khusus yang menyebabkan Sumatera Utara harus menunggu lebih lama. Menurutnya, hal tersebut semata-mata menyangkut penyesuaian jadwal Ketua Umum.
"Soal teknis waktu saja. Riau juga masih menunggu jadwal Ketua Umum," katanya.
Belakangan, muncul pula isu yang menyebut pelantikan DPD Golkar Sumut sengaja dijegal oleh pihak tertentu, baik dari internal maupun eksternal partai. Doli membantah keras isu tersebut dan menyebutnya sebagai informasi yang tidak benar.
"Itu tidak benar alias hoaks. Apa yang mau dijegal? Semua keputusan ada di DPP," tegasnya.
Menurut Doli, seluruh keputusan terkait penerbitan SK hingga pelantikan kepengurusan daerah sepenuhnya berada di tangan DPP Partai Golkar. Karena itu, tidak ada pihak yang dapat menghambat ataupun menjegal proses tersebut.
Saat ditanya mengenai kepastian waktu pelantikan DPD Partai Golkar Sumut, Doli mengaku belum dapat memberikan jadwal pasti. Hingga saat ini, DPP masih menyesuaikan agenda Ketua Umum yang memiliki kesibukan sebagai menteri.
"Belum tahu kapan pelantikannya. Saat ini masih menunggu jadwal Ketua Umum," ujarnya.
Meski demikian, Doli memastikan bahwa proses kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut tetap berjalan sesuai mekanisme organisasi. Ia meminta seluruh kader untuk tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang berkembang di luar keputusan resmi partai.
Dengan demikian, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah pelantikan DPD Partai Golkar Sumut akan digelar dalam waktu dekat atau masih harus menunggu beberapa waktu lagi. Namun, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa belum diterbitkannya SK semata-mata disebabkan penyesuaian jadwal Ketua Umum, bukan karena adanya persoalan internal maupun upaya penjegalan.(san/ram)
Editor : Juli Rambe