BINJAI- Tenaga medis yang berdinas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai tak kuasa, dan terpaksa harus ikhlas mendengar kabar mereka dirumahkan alias tidak bekerja. Itu diduga dampak dari efisiensi yang diberlakukan oleh Pemko Binjai.
Salah seorang dokter kontrak yang enggan ditulis Identitasnya pada media membeberkan, kebijakan Pemko Binjai yang merumahkan mereka alias tidak lanjut bekerja sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mereka adalah dokter kontrak dan perawat yang mengabdi di Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham.
"Akibat efisiensi, kami di rumahkan. Beberapa hari lalu, kami dikumpulkan direktur dan diinformasikan hal itu (dirumahkan)," kata sumber, Kamis (8/5/2025).
Belasan tenaga medis ini beragam usia pengabdiannya di rumah sakit milik Pemko Binjai tersebut. Mereka bekerja di bawah peraturan wali kota.
Kebijakan efisiensi yang berbuntut mereka dirumahkan tentu harus diterima dengan sukarela. Namun, sumber menyayangkan, gaji pada April 2025 tidak dicairkan alias beku.
"Gaji bulan April kami belum dibayar, informasi kami tidak lanjut bekerja disampaikan awal Mei 2025. Rumah sakit gak bisa memberi keputusan kapan kami lanjut bekerja atau seperti sampai batas waktu yang tidak ditentukan," beber sumber.
Disebut-sebut utang RSUD Djoelham untuk pengadaan yang menyangkut medis seperti obat membengkak hingga belasan miliar. Muncul dugaan selain karena efisiensi, utang yang membengkak itu berbuntut tenaga medis dirumahkan.
"Kalau dirumahkan seperti ini ikhlas gak ikhlas karena kami kontrak diperpanjang setiap tahun. Tapi untuk gaji, itu hak kami yang harus dibayarkan," tegasnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas Direktur RSUD Djoelham, dr Romy Ananda menepis kabar yang disampaikan sumber wartawan. "Tidak ada yang dirumahkan, tetap seperti biasa," pungkasnya. (ted/han)
Editor : Johan Panjaitan