STABAT, SUMUT POS- Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Langkat memberi beberapa catatan penting dalam penyampaian pandangan akhir pada kesempatan sidang paripurna pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025, Selasa (26/8/2025).
Melalui juru bicaranya Matthew Diemas Bastata, Fraksi PDI-Perjuangan membeberkan catatan penting kepada Pemkab Langkat yang termuat dalam beberapa poin.
"Pertama, Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Langkat meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum agar dalam pelaksanaan pengawasan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama yang dibiayai APBD kabupaten, agar lebih ditingkatkan. Karena, ada beberapa ruas jalan yang baru dikerjakan, tidak lama sudah mengalami kerusakan," kata Matthew, Rabu (27/8/2025).
"Kami mengingatkan kepada Pemkab Langkat, karena masih menemukan di daerah-daerah pedesaan yang masih tertinggal, terutama yang paling urgen masalah infrastruktur yang masih belum tersentuh. Mohon kiranya Dinas Pekerjaan Umum untuk memperhatikan desa-desa tersebut," sambung politisi muda yang karib disapa Teo.
Lebih lanjut, Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Langkat juga meminta kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan pemetaan rumah tangga miskin di setiap desa. Tujuannya, agar tidak terjadi manipulasi data oleh petugas yang melakukan pendataan.
Selain kepada pemerintah kabupaten, Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Langkat juga menyentil kepolisian.
"Kemudian dari pantauan kami di lapangan mengenai maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor atau begal dan geng motor yang terjadi di wilayah Kabupaten Langkat, Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Langkat melihat proses penanganannya lambat. Mohon perhatian serius kepada pihak kepolisian agar hal ini tidak terjadi," serunya.
Terakhir pada bidang pertanian.
"Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Langkat berharap, perlu perhatian lebih terhadap bidang pertanian untuk perbaikan sarana prasarana irigasi dalam meningkatkan hasil produksi pertanian yang nantinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan Kabupaten Langkat," tegasnya.
Sementara, P-APBD Langkat tahun 2025 mencatat belanja daerah bertambah Rp543 miliar lebih. Sedangkan pendapatan ditargetkan bertambah Rp494 miliar.
Delapan fraksi yang ada di DPRD Langkat menyetujui rancangan P-APBD tersebut dan akhirnya disahkan. Bupati Langkat, Syah Afandin menegaskan, infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.
"Terus terang di Kabupaten Langkat, infrastruktur tetap menjadi prioritas utama di samping bidang bidang lain," kata pria yang karib disapa Ondim usai rapat paripurna.
"Untuk itu dengan waktu yang tersisa ini, dan kita minta untuk segera diproses dan meminta persetujuan gubernur, selanjutnya mengikuti program-program yang sudah disepakati," tambahnya.
Tak hanya itu, selain infrastruktur ada skala prioritas lainnya yaitu, mengatasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Langkat.
"Selain infrastruktur tentunya pengentasan kemiskinan sesuai dengan instruksi Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang juga menjadi skala prioritas kita," tandasnya. (ted/ram)
Editor : Juli Rambe