BATUBARA, Sumutpos.jawapos.com-Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, MA., Ph.D bersama Wakil Menteri Kehutanan dr. Sulaiman Umar Siddiq melakukan kunjungan kerja ke kawasan Pantai Sejarah, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara, Rabu (11/9/2025).
Kunjungan ini dalam rangka meninjau langsung pelestarian kawasan hutan mangrove yang dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi ekowisata berskala nasional hingga internasional.
Kedatangan Menteri dan Wamen disambut hangat oleh Bupati Batubara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si dan Wakil Bupati Syafrizal, SE, M.AP, dengan penyematan tengkuluk dan kain songket sebagai bentuk penghormatan adat Melayu.
Kegiatan diawali dengan penanaman pohon mangrove sebagai simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan, dilanjutkan dengan panen kepiting bakau hasil budidaya masyarakat setempat di kawasan hutan mangrove. Rombongan juga meninjau habitat burung-burung langka yang hidup di ekosistem mangrove Pantai Sejarah.
Dalam dialog interaktif bersama masyarakat dan kelompok penggiat lingkungan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan apresiasi tinggi kepada Kelompok Tani Cinta Mangrove (KTCM) yang dinilai berperan aktif menjaga keberlanjutan hutan mangrove di kawasan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Azizi dan seluruh anggota KTCM. Mereka adalah garda terdepan dalam konservasi mangrove di Pantai Sejarah,” ujar Menteri.
Ia juga mengakui bahwa upaya pemberantasan illegal logging masih menghadapi tantangan besar, khususnya karena persoalan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari eksploitasi kayu mangrove, seperti untuk pembuatan arang.
“Namun kami mengajak masyarakat untuk melestarikan hutan, karena pelestarian juga bisa memberikan nilai ekonomi, salah satunya lewat pengembangan wisata alam yang berkelanjutan,” tegas Raja Juli.
Sementara itu, Bupati Batubara Baharuddin Siagian menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Kementerian Kehutanan terhadap upaya pelestarian hutan mangrove di wilayahnya.
Dalam laporannya, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten telah membentuk tim bersama Forkopimda untuk menelusuri kepemilikan lahan di sepanjang kawasan pesisir yang akan ditertibkan.
“Pesisir dan kawasan hutan tidak boleh menjadi milik pribadi. Penertiban akan dilakukan agar kawasan tetap menjadi ruang publik dan kawasan konservasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Batubara telah menjalin kerja sama dengan berbagai yayasan pecinta lingkungan untuk memperkuat pelestarian hutan mangrove. Salah satu strategi promosi adalah dengan mendatangkan mahasiswa dari universitas luar negeri sebagai bagian dari program edukasi dan pariwisata lingkungan.
“Hutan mangrove di Pantai Sejarah tidak hanya menyimpan keindahan dan keanekaragaman hayati, tapi juga berpotensi besar secara ekonomi, termasuk dari aspek penjualan penyerapan emisi karbon (carbon credit),” pungkas Baharuddin.
Pantai Sejarah di Kabupaten Batubara kini tengah bertransformasi menjadi kawasan ekowisata mangrove yang menggabungkan edukasi lingkungan, konservasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kehadiran Menteri Kehutanan RI menjadi sinyal kuat bahwa kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih luas, bahkan menuju ekowisata kelas dunia.(mag-3/han)
Editor : Johan Panjaitan