RANTAU PRAPAT,Sumutpos.jawapos.com-Gemerlap pesta Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu seolah menjadi panggung megah bagi para pejabat daerah. Lagu-lagu daerah berkumandang, spanduk warna-warni menghiasi Lapangan Ika Bina, dan tamu-tamu kehormatan tampil berbalut busana kebesaran. Namun di luar pagar pesta itu, wajah lain Labuhanbatu menatap getir — wajah kemiskinan yang belum juga pudar setelah delapan dekade usia kabupaten ini.
Sabtu, 18 Oktober 2025, Jalan MH Thamrin, Rantauprapat, dipenuhi kemeriahan. Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita dan Wakil Bupati Jamri tampil serasi dalam balutan pakaian dinas upacara, lengkap dengan lambang garuda di dada. Forkopimda, pejabat, dan tamu undangan lainnya larut dalam euforia perayaan. Lalu lintas pun diatur ketat agar pesta ulang tahun daerah itu berlangsung tanpa hambatan.
Namun di balik irama musik dan deretan senyum pejabat, masih banyak warga yang hidup di bawah garis sejahtera. Di simpang empat tugu Rantauprapat — pertemuan jalan Ahmad Yani, Sudirman, Diponegoro, dan Martinus Lubis — pemandangan lain menyambut: anak-anak jalanan menengadah tangan, gelandangan mencari tempat teduh, dan para pemulung mengais sisa kehidupan.
Kontras Antara Panggung dan Realita
Badan Pusat Statistik (BPS) Labuhanbatu merilis data kemiskinan Maret 2025 sebesar 7,37 persen, setara dengan 40.490 jiwa penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Meski turun tipis dari tahun sebelumnya (7,84 persen), penurunan ini belum mampu menghapus wajah kemiskinan di jantung kota.
Garis kemiskinan pun naik menjadi Rp575.408 per kapita per bulan, angka yang mencerminkan semakin beratnya biaya hidup. Sementara pejabat berbicara tentang pembangunan dan kemajuan, sebagian warga justru berjuang untuk sekadar bertahan.
Suara Kritis dari Masyarakat Sipil
Pegiat sosial dan Ketua Dewan Pembina LSM GARI, Akhmat Saipul Sirait, menyoroti keras kemewahan pesta ulang tahun daerah di tengah kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan kemiskinan.
“Pemerintah boleh merayakan hari jadi, tapi jangan buta hati terhadap rakyat miskin. Perayaan di atas penderitaan rakyat bukanlah kebanggaan — itu tamparan moral bagi penguasa daerah,” tegas Akhmat.
Ia menilai, pesta semacam ini bisa menjadi simbol ketimpangan sosial bila tak diimbangi dengan kebijakan berpihak pada masyarakat kecil.
“Ketika pejabat larut dalam pesta, di saat yang sama anak-anak jalanan mencari receh untuk hidup. Ini bukan sekadar ironi, ini bukti negara belum sepenuhnya hadir,” lanjutnya.
LSM GARI bahkan mendesak Pemkab Labuhanbatu agar membuka secara transparan anggaran perayaan HUT ke-80, dan mengalihkan sebagian dana seremonial ke program nyata pengentasan kemiskinan.
“Kami akan mengawal agar program ketahanan pangan dan pasar murah benar-benar menyentuh masyarakat miskin, bukan sekadar formalitas seremonial,” tutup Akhmat.
Antara Harapan dan Tanggung Jawab
Di sisi lain, Bupati Maya Hasmita menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pembangunan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan ketahanan pangan. Melalui perbaikan infrastruktur dan pasar murah, Pemkab berupaya menjaga stabilitas harga dan daya beli rakyat.
Namun, pernyataan itu tampaknya belum cukup menenangkan nurani publik. Bagi sebagian warga, janji pembangunan hanyalah gema yang kerap tenggelam di balik gegap gempita perayaan.
Delapan puluh tahun usia Labuhanbatu semestinya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar perayaan. Karena sejatinya, keberhasilan sebuah daerah tidak diukur dari meriahnya panggung seremonial, melainkan dari seberapa banyak rakyatnya mampu tersenyum tanpa menahan lapar.(fdh/han)
Editor : Johan Panjaitan