BATUBARA, Sumutpos.jawapos.com-Dukungan terhadap program swasembada pangan di Kabupaten Batubara kembali menjadi sorotan setelah Ikatan Mahasiswa Batubara (IMABARA) Cabang Medan mendesak pemerintah daerah agar meninjau dan mengusut keberadaan kilang padi yang mangkrak di Desa Air Hitam, Kecamatan Datuk Lima Puluh.
Kilang padi tersebut dibangun pada masa pemerintahan Zahir MAP dan disebut-sebut menelan anggaran besar. Proyek yang awalnya digadang sebagai pusat pengolahan padi modern di Batubara itu kini justru terbengkalai dan tidak memberikan manfaat nyata bagi para petani.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Mereka menilai bahwa pemerintah sebelumnya gagal memastikan keberlanjutan proyek strategis yang semestinya mendukung ketahanan pangan daerah.
Ketua Umum IMABARA Medan, Rifan Syahputra, menyampaikan pernyataan tegas kepada wartawan, Selasa (4/11/2025). Ia menilai bahwa mangkraknya kilang padi tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran dan pengkhianatan terhadap cita-cita swasembada pangan.
“Kilang padi yang dibangun dengan uang rakyat kini bukan hanya mangkrak, tetapi juga kehilangan aset. Peralatan yang dulu ada saat peresmian, sekarang sudah tidak terlihat lagi. Ini bukan hal sepele — ini potensi kerugian negara! Pemerintah harus bertindak cepat, jangan menutup mata,” tegas Rifan.
IMABARA mendesak Bupati Batubara untuk menunjukkan ketegasan dan komitmen terhadap rakyat dengan mengambil langkah nyata, bukan hanya sekadar pernyataan normatif. Mereka meminta pemerintah daerah segera membentuk tim audit dan investigasi yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pertanian, serta unsur mahasiswa agar pemeriksaan berjalan transparan.
“Kami menduga ada kelalaian yang disengaja. Kalau proyek ini terus dibiarkan tanpa penindakan, maka pemerintah turut bertanggung jawab atas hilangnya aset negara,” ujar Rifan.
Lebih lanjut, IMABARA berharap pemerintahan saat ini tidak hanya berhenti pada peninjauan, tetapi juga menyiapkan langkah konkret untuk menghidupkan kembali kilang padi tersebut. Tujuannya agar fasilitas yang telah dibangun dengan dana publik itu benar-benar memberi manfaat bagi para petani dan mendukung pencapaian swasembada pangan di Kabupaten Batubara.(lib/han)
Editor : Johan Panjaitan