BINJAI, Sumutpos.jawapos.com-Ketika pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto menekan efisiensi anggaran secara ketat, Pimpinan DPRD Binjai justru menjadi sorotan karena menganggarkan Rp600 juta untuk tenaga pengamanan khusus. Kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang tengah ditekankan pemerintah.
Belum jelas detail bentuk pengamanan tersebut, namun kuat dugaan bahwa tenaga pengamanan berasal dari pihak eksternal. Sikap ini langsung menuai kritik dari Fraksi Gerindra DPRD Binjai—partai yang menaungi Presiden Prabowo—yang menegaskan penolakannya.
Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir, menyebut pengadaan tenaga pengamanan khusus bagi pimpinan dewan sebagai bentuk pemborosan anggaran. Menurutnya, Satpol PP sebagai perangkat daerah sudah sepenuhnya layak dan mampu menjalankan fungsi pengamanan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
“Memang mencekam sekali rupanya Binjai ini sampai harus pakai pengamanan khusus? Kalau pun itu fasilitas dan hak pimpinan, kita sudah punya Satpol PP yang digaji dari APBD,” tegas Ronggur, Minggu (30/11/2025).
Ia mengungkapkan, Komisi A melalui ketuanya Ahmad Azra'i Aziz—yang juga kader Gerindra—sudah menolak usulan tersebut. Namun, indikasi kuat menunjukkan bahwa alokasi dana Rp600 juta itu tetap disetujui.
Ronggur menilai, keberanian menolak anggaran itu merupakan cerminan sikap “tegak lurus” Gerindra terhadap instruksi Presiden Prabowo mengenai penghematan anggaran. Ia menegaskan, Rp600 juta tersebut jauh lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk infrastruktur, seperti perbaikan beberapa ruas jalan yang mendesak untuk dibenahi.
“Coba lihat anggaran Dinas PU Perkim dan dinas lainnya. Efisiensi anggaran membuat dana untuk kepentingan rakyat jadi minim. Tapi untuk pengamanan pribadi pimpinan malah digelontorkan,” serunya.
Ia bahkan menyindir, jika keuangan daerah suatu saat benar-benar surplus, maka penggunaan fasilitas keamanan berlebih pun bukan masalah. “Kalau APBD kita baik, mau dikawal tank dan pesawat tempur sekali pun silakan. Tapi sekarang ini bukan waktunya.”
Sementara itu, Ketua DPRD Binjai Gusuartini br Surbakti dari Partai Golkar tidak merespons konfirmasi wartawan mengenai keputusan tersebut. Wakil Ketua DPRD Binjai, Sawitma Nasution, juga enggan memberikan tanggapan, dan hanya merujuk agar wartawan menunggu jawaban Ketua DPRD.
“Ibu ketualah yang pantas beri jawaban,” ujarnya singkat.
Sikap bungkam pimpinan DPRD ini justru semakin memperkuat kritik publik bahwa alokasi anggaran pengamanan tersebut sarat kepentingan pribadi dan tidak mencerminkan kondisi fiskal daerah yang tengah melakukan pengetatan. Polemik ini pun masih terus menjadi sorotan, menunggu kejelasan dan transparansi dari pimpinan DPRD Binjai.(ted/han)
Editor : Johan Panjaitan